Erni Ariyanti "Pasang Badan" di Depan Bobby

Kitakini.news - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, pasang badan dengan memastikan akan bertanggungjawab terkait polemik antara Dinas Pendidikan dan Komisi E DPRD Sumut dalam penerapan sekolah lima hari di Sumut.

Baca Juga:

• 100 Persen Sekolah di Sumut Teraliri Listrik dan Internet
• Apresiasi Penutupan Izin 28 Perusahan, Yahdi: DPRDSU Akan Kawal Audit Izin Pemanfaatan Lahan
• Yahdi: Pengembalian TKD Rp1 T Percepat Pemulihan Pasca Banjir-Longsor

"Nanti Komisi E DPRD Sumut saya yang tanggung jawab," tegas Erni dihadapan Gubernur Sumut Bobby Nasution, saat setelah melaksanakan Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Kamis (12/6/2025).

Erni memastikan akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mediasi antara Dinas Pendidikan Sumut dan Komisi E DPRD yang menaungi bidang pendidikan.

"Komisi E itu memanggil Disdik melalui surat saya, namun Kadis berhalangan hadir karena ada alasan karena melaksanakan tugas, sehingga tidak hadir," ujar Politisi Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Subandi, dan seluruh anggota Komisi E kecewa terhadap Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, atas mangkirnya dalam kegiatan rapat dengar pendapat (RDP).

"Sudah 3 kali diundang tapi beliau tidak hadir, yang hadir malah Sekdis dan jajarannya. Sementara, pembahasan SPMB 2025 dan penerapan sekolah 5 hari dalam sepekan dibutuhkan kehadiran dari Kadisdik Sumut," ucap Politisi Partai Gerindra tersebut beberapa waktu lalu.

Senada, Anggota Komisi E lainnya, Ahmad Darwis, menilai Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, melanggar etika pemerintahan dan melemahkan fungsi pengawasan publik.

Penilaian tersebut muncul setelah Kadisdik dua kali mangkir dari undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi E terkait pembahasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

"Kadisdik kami anggap tidak kooperatif. Dua kali undangan rapat tidak diindahkan, ini menandakan bentuk pelanggaran etika pemerintahan dan melemahkan pengawasan publik," ujar Ahmad Darwis, Rabu (21/5/2025). (**)