BWSS II Harus Turun Bersama DPRD Sumut Tinjau Lapangan

Kitakini.news- Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Viktor Silaen menyindir Badan Wilayah Sungai Sumatera Utara (BWSS) II yang hanya pandai rapat dan tidak ada action, sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan, termasuk banjir, tidak kunjung terselesaikan.

Baca Juga:

• Siap Jadi Garda Terdepan, MKGR Sumut Dukung Penuh Ijeck Jadi Ketua Golkar
• Putusan MK Soal Pendidikan Gratis Perlu Dikaji Komprehensif
• Timbul Sibarani: Dinas LH Harus Tegas Soal Limbah

Hal itu dikatakan politisi Partai Golkar ini merespon rapat dengar pendapat Komisi D dengan BWS II dan Dinas PUPR Sumut di ruang banggar, pekan lalu.

Hadir disana Ketua Komisi D Timbul Sibarani, didampingi anggota Benny SIhotang, dan Viktor Silaen dan Jumadi.

Menurut Viktor, permasalahan yang dihadapi disejumlah daerah, termasuk Medan yang kerap jadi langganan banjir, di Serdang Bedagai, persoalan air yang tak mampu mengairi sawah, dan kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di Kecamatan Sihotang di Humbang Hasuduntan

"Ini yang saya minta dari BWSS II yang mana lebih utama, tapi mereka hanya pandai pandai rapat aja, actionnya gak ada," ujar Viktor kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Minggu (8/6/2025).

Karenanya, Wakil rakyat Dapil Sumut 9 Tapteng, Taput dan Toba ini mengajak BWSS II untuk turun ke lapangan, agar dilihat bersama-sama apa yang terjadi

"Kita disini sudah hampir tiga periode, tapi soal banjir tak pernah digubris," cetus Viktor seraya menambahkan bila perlu diusulkan pembentukan forum gabungan antara BWSS II dan DPRD Sumut.

Selain itu, Viktor juga menyoal target kerja dan anggaran dari Pemerintah Pusat. Perwakilan BWS menjelaskan beberapa target kerja mereka menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran dari pusat.

Mereka mencontohkan, di wilayah kerja mereka ada 260 titik longsor. Namun, mereka hanya diberikan kemampuan untuk menangani 10 titik saja.Begitupun mereka meminta penambahan. Hasilnya, dapat tambahan menjadi 30 titik longsor target yang bisa ditangani. Itupun, terpaksa mengorbankan dari porsi anggaran lain.

Menanggapi hal tersebut Hal senada juga dikatakan Benny Sihotang yang menekankan disinilah pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara BWS dengan DPRD Sumut.

Menurut Benny, sebagai bawahan di daerah (BWS-red), agak sungkan untuk meminta anggaran lebih ke pimpinan mereka di pusat.

"Akan tetapi, kalau kami dari DPRD Sumut, kami tidak segan. Kami punya link ke pusat. Karena ada juga orang dari Partai Gerindra dan lainnya yang membidangi masalah ini, kami bisa minta tolong," tegas Benny.

Untuk itu, Benny meminta agar BWS II Medan untik tidak bergerak sendiri sehingga sampai mengorbankan percepatan pembangunan di Sumut karena keterbatasan anggaran.

"Selama menjadi pejabat di daerah ini, berkolaborasi dengan kami. Inilah yang harusnya kami bilang, ayok datang (RDP-red), kita cakap. Kami bukan mau merampok uang. Tugas kami meributi dan menjolok agar dapat anggaran dari pusat," tegas Benny lagi.

Terbukti, sambungnya, beberapa persoalan seperti banjir di Jalan Djamin Ginting tidak bisa selesai sampai sekarang. Tidak ada penanganannya sampai sekarang.

"Yang saya bilang dua tahun lalu, masalahnya sampai sekarang tidak ada perubahan. Jangan bohong. Makanya bapak yang kami ributi," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Viktor Silaen yang mengiyakan apa yang disampaikan rekannya. Malah katanya, "Jangan sampai kami demo tunggal di kementerian PU berharap agar masalah yang ada dituntaskan," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi D Timbul Sibarani, Benny dan Viktor serta Jumadi mengaku sepakat akan meninjau langsung beberapa wilayah kerja BWS II Medan. Termasuk untuk masalah kanal yang dinilai tidak memiliki banyak manfaat untuk mengatasi banjir.

Padahal, kanal diharapkan bisa mengatasi banjir yang kerap menimpa Kota Medan, tidak hanya untuk mengatasi siklus banjir 25 tahunan. (**)