Kekurangan Anggaran, BWS Sumatera II Harus Kolaborasi Dengan Komisi D DPRD Sumut

Kitakini.news -Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) mengharapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II tetap berkoordinasi dengan anggota DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Siap Jadi Garda Terdepan, MKGR Sumut Dukung Penuh Ijeck Jadi Ketua Golkar
• Putusan MK Soal Pendidikan Gratis Perlu Dikaji Komprehensif
• Timbul Sibarani: Dinas LH Harus Tegas Soal Limbah

Hal ini berkaitan dengan target kerja dan anggaran dari pemerintah pusat.

Demikian salah satu poin rapat dengan pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut dengan BWS dan Dinas PU Provinsi Sumut di ruang Banggar, DPRD Sumut, Rabu (4/6/2025).

Rapat dipimpin Ketua Komisi D Timbul Jaya Sibarani didampingi Viktor Silaen dan Benny Sihotang serta Jumadi.

Perwakilan BWS menjelaskan beberapa target kerja mereka menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran dari pusat.

Mereka mencontohkan, di wilayah kerja mereka ada 260 titik longsor. Namun, mereka hanya diberikan kemampuan untuk menangani 10 titik saja.

Begitupun mereka meminta penambahan. Hasilnya, dapat tambahan menjadi 30 titik longsor target yang bisa ditangani. Itupun, terpaksa mengorbankan dari porsi anggaran lain.

Mendengar jawaban tersebut, Benny Sihotang langsung memotong penjelasan. Menurutnya, di sinilah pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara BWS dengan DPRD Sumut.

Menurut Benny, sebagai bawahan di daerah (BWS-red), agak sungkan untuk meminta anggaran lebih ke pimpinan mereka di pusat.

"Akan tetapi, kalau kami dari DPRD Sumut, kami tidak segan. Kami punya link ke pusat. Karena ada juga orang dari Partai Gerindra dan lainnya yang membidangi masalah ini, kami bisa minta tolong," tegas Benny.

Untuk itu, kata Benny berharap, jangan BWS II Medan bergerak sendiri sehingga sampai mengorbankan percepatan pembangunan di Sumut karena keterbatasan anggaran.

"Selama menjadi pejabat di daerah ini, berkolaborasi dengan kami. Inilah yang harusnya kami bilang, ayok datang (RDP-red), kita cakap. Kami bukan mau merampok uang. Tugas kami meributi dan menjolok agar dapat anggaran dari pusat," tegas Benny lagi.

Terbukti, katanya, beberapa persoalan seperti banjir di Jalan Djamin Ginting tidak bisa selesai sampai sekarang. Tidak ada penanganannya sampai sekarang.

"Yang saya bilang dua tahun lalu, masalahnya sampai sekarang tidak ada perubahan. Jangan bohong. Makanya bapak yang kami ributi," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Viktor Silaen yang mengiyakan apa yang disampaikan rekannya. Malah katanya, "Jangan sampai kami demo tunggal di kementerian PU berharap agar masalah yang ada dituntaskan," tambahnya.

Ketua Komisi D Timbul Sibarani, Benny dan Viktor serta Jumadi mengaku sepakat akan meninjau langsung beberapa wilayah kerja BWS II Medan. Termasuk untuk masalah kanal yang dinilai tidak memiliki banyak manfaat untuk mengatasi banjir.

Padahal, kanal diharapkan bisa mengatasi banjir yang kerap menimpa Kota Medan, tidak hanya untuk mengatasi siklus banjir 25 tahunan. (**)