Rakor Penguatan Kebijakan Keuangan Daerah Untuk JKN, Effendy Pohan Optimis Capai Target UHC

Kitakini.news - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) berkomitmen kuat dalam mencapai target Universal Health Coverage (UHC). Melalui skema yang proporsional, Pemprovsu optimis paling lambat target UHC 98,6 persen akan tercapai tahun depan.

Baca Juga:

• Sahuti Permintaan Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota Padangsidimpuan Ganti Plt Sekda
• KPK Periksa Eks Pj Sekda Sumut Terkait Kasus Suap Proyek Jalan Rp231,8 Miliar
• Pemko Binjai Usulkan Tunggurono Pengembangan Kawasan Baru

Saat ini, UHC Pemprovsu berada di angka 94,43 persen atau sekitar 14 juta penduduk Sumut memiliki jaminan kesehatan. Untuk sekitar 1 juta pendudukan yang belum tercover, Pemprovsu mengambil langkah percepatan melalui skema pembagian anggaran proporsional antara pemerintah kabupaten/kota (80 persen) dan Pemprovsu (20 persen).

"Melalui Cost yang proporsional dan ini sudah disepakati oleh semua kepala daerah, maka kita akan mencapai target yang telah ditentukan, bila semua berjalan sesuai yang kita harapkan (paling cepat) kemungkinan bulan Agustus kita telah mencapai UHC 98,6 Persen," ujar Pj Sekretaris Daerah Sumut Armand Effendy Pohan di Acara Rakor Iuran Pemda dan Penguatan Kebijakan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Program JKN untuk Wilayah Sumut dan Aceh di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (3/6/2025).

Effendy Pohan berharap, Pemkab dan Pemko se-Sumut terus mendorong percepatan pencapaian target UHC. Program ini merupakan program prioritas Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, dan juga program nasional.

"Ini kerja kita bersama, berkolaborasi untuk mencapai target tersebut agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat," terang Effendy.

Sementara itu, Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Wilayah I Iwan Adriyadi mengatakan, sampai April 2025 ada 1.933 fasilitas kesehatan (Faskes) di Aceh dan Sumut, dan 257 Rumah Sakit (RS) bisa diakses oleh seluruh peserta JKN.

Menurut Iwan, total biaya pelayanan untuk kedua provinsi ini selama tahun 2024 sebesar Rp12,66 Triliun.

"Pembiayaan untuk kesehatan di kedua provinsi ini sangat besar, tahun ini sampai April itu sekitar Rp3,6 Triliun, estimasi akan ada peningkatan tahun ini menjadi sekitar Rp15 Triliun," terang Iwan.

Hadir pada Rakor ini secara daring Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Horas Mauritz Panjaitan dan Kepala Daerah se-Sumut. Juga hadir secara langsung jajaran pengurus JKN Aceh-Sumut serta OPD terkait Pemprovsu serta Pemprov Aceh. (**)