Aripay Desak Bobby Nasution Benahi PSU Untuk Kelola Lahan Sawit HGU Mati

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Dr Aripay Tambunan mendorong Gubernur Sumut Bobby Nasution, untuk segera melakukan penataan menyeluruh terhadap manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perkebunan Sumatera Utara (PSU).

Baca Juga:

• Prihatin Minimnya Event Danau Toba, Komisi B DPRDSU Akan ke Kemeparekraf
• Gedung DPRD Sumut Sepi, Sebagian Besar Wakil Rakyat Plesiran ke Luar Kota
• Jual Narkoba di Kebun Sawit, Pria Asal Sunggal Diciduk Polres Binjai

Penataan ini dinilai penting agar PSU memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola lahan-lahan perkebunan sawit eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya.

Dalam rapat Komisi B DPRD Sumut, Senin (2/6/2025), Aripay mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 221 perusahaan dengan total luasan lahan HGU mati mencapai 199.126 hektare.

Ia menilai, jika pemerintah provinsi dapat mengambil alih pengelolaan lahan tersebut dan mempercayakannya kepada BUMD yang profesional, maka Sumut berpeluang memperoleh sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru yang signifikan.

"Kalau PSU dikelola dengan baik, ini akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD. Tapi kalau manajemen PSU sekarang tidak dibenahi, bagaimana mungkin mereka bisa mengelola tambahan lahan seluas itu?" tegas Aripay.

Ia mencontohkan keberhasilan Agrinas di tingkat pusat sebagai model yang patut dicontoh.

Menurutnya, Agrinas mampu bergerak cepat dan efisien ketika diberi kewenangan mengelola lahan oleh Pemerintah Pusat.

"Kita butuh PSU yang seperti itu. Sigap, profesional, dan mampu mengambil peran strategis. Jangan sampai kita tidak siap dan akhirnya lahan-lahan itu diambilalih sepenuhnya oleh pihak pusat," tambahnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengkritisi rendahnya kontribusi sektor Kelapa Sawit terhadap penerimaan daerah. Baik dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun pajak, yang menurut Aripay, kontribusinya masih kalah jauh dibanding sektor pertambangan.

Aripay juga menegaskan bahwa Pemprovsu harus proaktif mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk mengelola lahan-lahan eks HGU tersebut agar tidak terbengkalai.

"Pemprovsu punya hak dan kepentingan untuk ambil bagian dalam pengelolaan sumber daya ini. Jangan hanya menunggu bola. Ini soal masa depan perekonomian daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, bila dikelola dengan baik oleh PSU, lahan eks HGU tersebut tak hanya akan menjadi sumber PAD baru, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah perkebunan.

Diakhir pernyataannya, Aripay menegaskan bahwa Komisi B DPRD Sumut siap mendukung penuh langkah-langkah strategis Pemprovsu dalam mewujudkan kemandirian daerah melalui pengelolaan aset sumber daya alam yang lebih optimal.

"Kita harus berani mengambil inisiatif. Jangan terus bergantung pada pusat. Ini waktunya Sumut bangkit dan mandiri," pungkasnya. (**)