MK Putuskan Pendidikan Gratis, Zeira: Negara Wajib Cerdaskan Anak Bangsa

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) Zeira Salim Ritonga, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan gratis dijenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Baca Juga:

• KMP Harus Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan
• Fraksi Golkar DPRDSU Bangga Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
• OJK Dorong Literasi Keuangan Syariah untuk Kesejahteraan Masyarakat di EKSiS 2025

Menurut Zeira, keputusan tersebut merupakan langkah tepat yang harus segera dijalankan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Ia menegaskan, pendidikan adalah tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

"Pendidikan adalah hak setiap warganegara. Negara wajib hadir dalam memastikan akses pendidikan dasar yang layak dan gratis bagi seluruh anak bangsa," ujar Zeira kepada wartawan melalui sambungan telepon seluler dari Medan, Jumat (30/5/2025).

Zeira juga menyoroti pentingnya penggunaan anggaran pendidikan secara tepat sasaran, bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan diseluruh pelosok negeri, terutama daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas dan dukungan.

"Masih banyak anak-anak di pelosok yang tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena alasan biaya. Dibeberapa daerah, hanya ada sekolah swasta yang membebankan biaya tinggi kepada orang tua karena harus membayar operasional guru dan fasilitas lainnya. Ini sangat membebani," jelasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti praktik pungutan di sekolah negeri yang masih kerap terjadi, baik melalui sumbangan langsung maupun lewat komite sekolah.

Ia menilai, praktik seperti ini seringkali bersifat memaksa dan bahkan disertai dengan ancaman administratif kepada siswa.

"Masih ada sekolah negeri yang menahan rapor atau ijazah hanya karena siswa belum membayar uang komite. Ini tentu bertentangan dengan prinsip pendidikan gratis dan mencederai semangat konstitusi," tegasnya.

Zeira berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat menindak tegas praktik pungutan liar di sekolah dan benar-benar merealisasikan pendidikan dasar yang sepenuhnya gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. (**)