Anggaran Pengharum Ruangan, Ulos dan Tanaman Hias DPRD Sumut Capai Ratusan Juta

Kitakini.news - Di tengah gencarnya seruan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran dan memangkas belanja yang tidak prioritas, sejumlah pos pengeluaran di institusi pemerintah khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) justru memunculkan tanda tanya besar.

Baca Juga:

• Ketua LPA Sumut: Lingkungan Yang Aman Jadi Kunci Cegah Bullying
• DPRD dan Dinkes Sumut Bentuk Satgas UHC
• KMP Harus Bisa Jadi Motor Penggerak Ekonomi Masyarakat Pedesaan

Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran untuk sewa 20 titik Billboard mencapai Rp700 Juta, sementara pemeliharaan Videotron dan Video Wall masing-masing menyerap Rp200 Juta dan Rp105 Juta.

Selain itu, belanja untuk pengharum ruangan bahkan menembus angka Rp185 Juta, nyaris setara dengan anggaran pemeliharaan Sound System yang juga berada di angka Rp200 Juta.

Tak hanya itu, sewa tanaman hias dua kali tercatat dengan nilai total Rp183 Juta, belum termasuk pemeliharaan alat kantor, komputer, dan jaringan yang secara keseluruhan menelan dana lebih dari Rp1 Miliar. Bahkan belanja Ulos, yang belum jelas urgensi dan peruntukannya, turut dianggarkan sebesar Rp100 Juta.

Kondisi ini memicu sorotan tajam dari publik, mengingat Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya belanja yang fokus pada pelayanan publik dan dampak langsung bagi masyarakat.

"Anggaran harus digunakan secara tepat sasaran, tidak boleh ada pemborosan, apalagi untuk hal-hal yang tidak berdampak signifikan," ujar Presiden dalam pidatonya beberapa waktu lalu.

Dengan total belanja mencapai hampir Rp3 Miliar untuk kebutuhan yang tergolong non-esensial, pertanyaan pun mencuat, di mana komitmen terhadap efisiensi anggaran yang telah digaungkan dari Istana?

Belanja semacam ini dinilai harus dilakukan diaudit dan dievaluasi secara ketat. Sebab, masyarakat menuntut transparansi dan tanggung jawab. Belanja untuk pengharum ruangan ratusan juta itu dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Sekretariat DPRD Sumut mengenai rincian dan urgensi dari pos-pos anggaran tersebut. (**)