Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Lapas Pematang Siantar

Kitakini.news - Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (AMAP2-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menuntut agar Kepala Kejati segera memeriksa Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pematang Siantar terkait proyek pembangunan konstruksi yang sedang berlangsung di institusi tersebut.

Baca Juga:

• Kejatisu Eksekusi Uang Pengganti Kerugian Negara Terpidana Adelin Lis
• Kajati Pastikan Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pengalihan Aset PTPN I Reg 1 ke PT CItraland
• Hari Lahir Kejaksaan ke-80, Kejatisu Komitmen Berantas Korupsi

Aksi ini dipimpin oleh A. Syahputra dan Koordinator Lapangan Agum Ermar Hafiz Siregar, serta diikuti oleh puluhan mahasiswa. Dalam orasinya, A. Syahputra menyatakan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, terdapat banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Welly Karya Nusantara dengan anggaran sebesar Rp31,6 miliar untuk Tahun Anggaran 2024.

"Kami menduga kuat adanya praktik tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar dan pihak pemenang tender, PT Welly Karya Nusantara. Proyek ini sarat dengan penyimpangan dan diduga telah dikondisikan sejak awal," tegas A. Syahputra dalam orasinya, Selasa (20/5/2025).

Massa aksi menuding adanya kongkalikong dalam proses tender hingga pelaksanaan proyek, yang ditengarai melibatkan fee proyek sebagai bentuk suap atau gratifikasi. Mereka mendesak agar Kejati Sumut segera mengambil langkah hukum dan memanggil pihak-pihak terkait untuk diperiksa.

Agum Ermar Hafiz Siregar, selaku pemimpin aksi, juga menyampaikan bahwa AMAP2-SU akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berkomitmen untuk memastikan anggaran negara tidak diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Aksi berlangsung dengan antusias dan semangat tinggi dari para peserta, hingga sempat membuat aparat keamanan kewalahan dalam mengatur massa.

AMAP2-SU berharap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera menindaklanjuti laporan mereka demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara di lingkungan lembaga pemasyarakatan.