DPR-RI Dorong Badan Otorita IKN Yakinkan Investor Agar Mau Berinvestasi

Kitakini.news – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) didorong agar terus mencari cara dalam meyakinkan investor untuk mulai berinvestasi di kawasan daerah yang menjadi calon ibu kota tersebut.

Baca Juga:

• Situs Klub Nilai Komentar Mo Salah “Memalukan”, Isyarat Pergi dari Liverpool Jadi Jalan Terakhir?
• Tim Futsal Putra Terbaik se-Sumatera Siap Bertanding Babak Regional Final AXIS Nation Cup 2025 di Palembang
• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes

Mengingat sampai saat ini belum ada kucuran APBN yang diterima lanaran belum tibanya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat ke Badan Otorita.

“Saya kira kalau APBN tentunya melalui tahapan. Ada tahapan yang harus kita lalui sehingga anggaran itu bisa meluncur. Tapi kalau swasta, tidak ada APBN, tidak ada tahap yang harus dilalui. Kalau bosnya ok, bosnya yakin, itu bisa langsung meluncur kapan saja, tinggal bagaimana cara Badan Otorita meyakinkan investor-investor ini untuk memulai dari investasi di IKN ini sendiri,” kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Bertu Merlas di Jakarta, melansir dari laman resmi dpr.go.id, Selasa (7/2/2023).

Bertu juga mengungkapkan, bahwa saat ini IKN masih dalam tahapan perencanaan dan kondisi tersebut dengan metode manajemen empat langkah berkelanjutan yang kerap digunakan untuk memecahkan masalah bisnis.

“Kalau di manajemen itu, ada Plan, do, Action, Check. Sampai sekarang yang saya lihat pembangunan IKN baru Plan aja belum do karena sampai sekarang DIPA juga belum ada, uangnya juga belum ada. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan target 559 hari lagi ini?” cetusnya.

Tak hanya itu, Bertu juga mengusulkan mengenai cara meyakinkan investor terhadap rencana IKN ini, agar Badan Otorita perlu berkoordinasi juga dengan Kementerian-PU karena instansi tersebut juga memiliki anggaran yang ditujukan untuk pembangunan IKN.

“Ini sebagai masukan saja dari saya bahwa Badan Otorita juga harus berkoordinasi dengan Kementerian-PU. Bahwa disitu juga ada anggaran untuk memulai pembangunan IKN. Jadi sudah nampak dulu pemerintah ini serius baru para investor ini yakin untuk memulai dari proses pembangunan di ibu kota negara ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa saat ini DIPA untuk tahun 2023 belum juga tiba. Padahal, saat ini pihak Otorita telah memiliki bagian yang berwenang untuk mengurus anggaran. Otorita IKN telah mengajukan anggaran sebesar Rp650 miliar dan telah disetujui oleh Kemenkeu. Pada tahap pertama ini akan diterima sekitar Rp250 miliar untuk membiayai program dukungan manajemen dan program kawasan pengembangan strategis.

“Sebagai institusi baru, cukup yang penting bagi kami adalah jangan sampai terlalu lama organisasi ini tanpa DIPA, Pak. Anggaran mungkin ada tapi DIPA-nya belum ada ini,” tukas Kepala Otorita IKN.

Redaksi