Sukseskan Program Restorative Justice, Pemprovsu dan Kemenkumham Gelar Sosialisasi

Kitakini.news - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Sosialisasi Pelatihan Paralegal Serentak Tahap II, yang diikuti para kepala desa/lurah se-Sumut, secara virtual. Kegiatan ini dalam rangka mensukseskan Program Restorative Justice (Keadilan Restoratif).

Baca Juga:

• Ibu Rumah Tangga di Nias Barat Tewas Ditikam, Suami Diduga Pelaku Ditemukan Kritis
• Dukung Program MBG, Pemkab Langkat Siapkan 6 Titik Lokasi
• Mantan Kades Siloting Padangsidimpuan Akui Dana Desa untuk Bayar Utang

Pada kegiatan yang berlangsung di Kantor Biro Hukum Setdaprov Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Medan, Senin (19/5/2025), Kepala Bagian Bantuan Hukum Fredy mengatakan, kegiatan pelatihan Paralegal Desa merupakan hasil tindak lanjut Kesepakatan Bersama Pemprovsu dan Kanwil Kemenkum Sumut, tentang Penanganan Permasalahan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif di Sumut.

Rencananya, Pelatihan Paralegal Desa ini akan dimulai, Selasa (3/6/2025). Tujuannya untuk mempersiapkan warga desa/kelurahan menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa/permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Sumut.

"Paralegal yang dilatih ini akan menjadi mediator di setiap desa/kelurahan yang menengahi permasalahan hukum yang ada di wilayah masing-masing. Dengan ditegakkannya Restorative Justice dalam perkara tindak pidana ringan akan mengurangi jumlah perkara yang masuk dalam ranah litigasi," paparnya.

Menurut Fredy, hal ini akan memberikan keadilan bagi korban karena diperhatikan kerugian yang dialaminya, dan menghemat anggaran yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pelaku pidana.

"Pendaftaran akan ditutup tanggal 23 Mei 2025 dan Pelatihan akan dimulai tanggal 3 Juni 2025," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumut Ferry Ferdiansyah mengatakan, keikutsertaan anggota Kadarkum dalam Parletak II akan mendorong pembentukan dan aktualisasi Posbankum Desa/Kelurahan di Sumut.

"Terdapat 51 Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Sumut yang terbagi di 693 kelurahan dan 5.417 desa, yang tersebar di 33 kabupaten/kota," terangnya.

Ia berharap, seluruh anggota paralegal yang mengikuti kegiatan ini diharapkan segera untuk melakukan pendaftaran, dan seluruhnya dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. (**)