Eko Afrianta Ungkap Dugaan KKN di PUD Pasar: Jual Kios, Pungli, hingga Pegawai 'Siluman'

Kitakini.news -Anggota Komisi 3 DPRD Medan, Eko Afrianta Sitepu, mendesak pihak kepolisian untuk menyelidiki dan menindaklanjuti berbagai dugaan praktik korupsi yang terjadi di PUD Pasar, perusahaan milik Pemko Medan.

Baca Juga:

• Lalilatul Badri Setujui Audit Independen, Ajakan Warga Lawan Bangunan Liar
• Bangga Pemuda Medan Ikut Program AIYEP, Rico Waas Berharap Apa Yang Dipelajari Dikontribusikan Untuk Kota Medan
• Pemko Medan dan PLN Jalin Kerjasama, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Listrik

Eko mengungkapkan bahwa ia telah menerima banyak laporan mengenai indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan jajaran Direksi hingga Kepala Pasar.Pernyataan tersebut disampaikan Eko, Selasa (6/5/2025).

Dia menegaskan komitmennya untuk mendukung proses hukum demi memastikan perusahaan tersebut beroperasi secara transparan dan menghasilkan keuntungan, serta memberikan kesejahteraan bagi karyawan.

Politisi dari Partai Hanura ini menjelaskan bahwa terdapat sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh direksi PUD Pasar, salah satunya terkait dugaan jual beli 37 kios di Pasar Induk Lau Chi.

Kios-kios tersebut seharusnya diperuntukkan bagi pemindahan pedagang yang berada di depan Musollah Pasar Induk, namun kenyataannya kios-kios tersebut dijual kepada pedagang baru dengan harga mencapai puluhan juta per unit. Sementara itu, pedagang yang seharusnya dipindahkan tetap berada di lokasi lama dan menggunakan fasilitas umum.

Eko juga menyoroti adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang mulai terungkap di Pasar Induk dan pasar-pasar lainnya. Selain itu, ia menerima berbagai keluhan dari karyawan mengenai penambahan jumlah pegawai yang tidak transparan.

Ironisnya, ada sekitar enam calon pegawai yang sudah menunggu sejak tahun 2015 namun belum diangkat, sementara beberapa karyawan yang baru diterima tahun lalu sudah diangkat menjadi pegawai.

"Masalah karyawan di PUD Pasar sangat kompleks, termasuk isu penggajian. Belum lagi ada masalah gaji pensiun yang belum dibayarkan," tegas Eko Afrianta, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Karo.