Menteri BP2MI: Bongkar Jaringan TPPO Admin Judol

Kitakini.news -Fenomena ramainya anak muda asal Kota Binjai yang rela meninggalkan Tanah Air demi mendapat pekerjaan sebagai admin Judi Online (Judol) di luar negeri (ASEAN) turut mendapat perhatian khusus dari Menteri Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding.

Baca Juga:

• Mulai Dari Langkat, Sumatera Utara, DMDI dan Jamiyah Singapore Gelar Dakwah Serantau
• Pemko Binjai Gelar Kegiatan Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2025
• Ricky Anthony Ingatkan Pemkab Langkat Ikuti Suara Rakyat

Beliau meminta kerjasama dari seluruh pihak untuk ikut bersama-sama membongkar seluruh jaringan TPPO, khususnya mereka yang dipekerjakan sebagai admin Judol. Karena setiap tahunnya jumlah pekerja ilegal yang berangkat sebagai admin judol semakin banyak.

"Maka saya menduga berarti pemainnya (penyalur) pekerja ilegal keluar negeri disini juga banyak," ujarnya usai mengunjungi tempat usaha makanan/jajanan berskala UMKM milik Eliza Hafni Nasution, di Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, baru baru ini.

Abdul Kadir juga menyebut mereka yang direkrut untuk bekerja sebagai operator judol di luar negeri paling banyak berasal dari Indonesia.

"Karena yang direkrut untuk bekerja disana adalah orang Indonesia, maka para penyalurnya pasti juga berasal dari sini, untuk itu harus dibongkar," imbuh Abdul Kadir.

Menurutnya, jumlah pekerja TPPO saat ini yang berhasil dipulangkan dari luar negeri yakni Kota Myaweddy (Myanmar) ada berjumlah sekitar 137 khususnya dari Sumatera Utara.

"Dari jumlah tersebut yang terbesar adalah para pekerja berasal dari Kota Binjai," sebutnya.

Abdul Kadir juga meminta perhatian dari seluruh pihak untuk mensosialisasikan boleh bekerja ke luar negeri tapi melalui jalur yang resmi sesuai peraturan negara. Kemudian langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan menjalankan patroli cyber.

"Karena mereka yang terlibat dalam jaringan TPPO ini adalah orang-orang yang pintar dibidang IT," bebernya.

Saat ini pihaknya sudah memiliki direktur di bidang cyber yang nantinya akan bertugas untuk menyisir seluruh informasi terkait tawaran promosi bekerja ke luar negeri baik secara ilegal yang berbahaya. (**)