Menteri ATR/BPN: Kasus Mafia Tanah Adalah Ulah Para Oknum

Kitakini.news – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memberantas dan menindak tegas seluruh mafia tanah di Indonesia. Hal ini sengaja akan dilakukan karena sengkarut masalah pertanahan yang melibatkan mafia tanah masih belum juga terurai tuntas.  

Baca Juga:

• Jalan Bunga Turi Menuju Pasar Induk Lau Cih Selesai Diaspal
• Begini Rico Waas Pimpin Apel Perdana Pasca Idulfitri
• Semarak Ramadhan 1446H, Karyawan XL Axiata Berbagi Kebaikan di Sumatera

“Kasus mafia tanah itu yang jelas tidak berdiri sendiri. Selalu saya katakan, kasus mafia tanah itu adalah ulah para oknum,” ujar Menteri ATR/BPN, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, kepada wartawan di Jawa Tengah melansir dari Inilah.com, Minggu (5/2/2023).

Hadi mengungkapkan bahwa oknum-oknum tersebut bisa berasal dari internal BPN, oknum pengacara, oknum pejabat pembuat akta tanah (PPAT), oknum pejabat camat dan oknum di desa.

Menurut Hadi, jika lima oknum tersebut bermain, mafia tanah akan berjalan termasuk mafia peradilan yang meliputi oknum kepolisian, oknum jaksa dan oknum hakim.

“Kalau ini (mafia peradilan, red) bermain, maka mafia tanah akan berjalan. Maka dari itu, saya akan memulai ‘menggebuk’ mereka dari akar, dari oknum-oknum internal BPN, oknum di internal PPAT,” cetus mantan Panglima TNI itu.

Tak hanya itu, lanjut Hadi, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak oknum camat maupun oknum kepala desa. Hal itu terbukti oknum mafia tanah di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah tertangkap berkat kerja sama empat pilar, yakni pengadilan, kepolisian, pemerintah daerah, dan BPN.

“Akhir bulan, mungkin pertengahan bulan ini, saya akan ke Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan mafia tanah di sana karena sudah P21, saya akan ke sana,” tuturnya.

Lebih lanjut Hadi menerangkan, semangat untuk terus “menggebuk” mafia tanah tidak akan luntur. Dan ini dibuktikan dengan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Jangan takut ketika memang itu adalah hak miliknya. Kemudian akan diserobot segera laporkan kepada Polri,” tandasnya.

Ia mengharapkan Gemapatas yang merupakan bagian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) segera bisa dilaksanakan sehingga tujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat bisa tercapai.

Selain itu, dengan adanya Gemapatas dapat segera terealisasi kota lengkap, kabupaten lengkap, dan provinsi lengkap sehingga masyarakat merasa nyaman karena memiliki kepastian hukum, batas luas, dan sesuai alamat.

“Termasuk, kepastian hukum terhadap investor sehingga tenang menanamkan investasinya di Indonesia. Gemapatas ini untuk mengurangi atau membatasi gerak mafia tanah sehingga Indonesia akan bebas dari mafia tanah dan seluruh tanah di Indonesia semuanya terdata,” jelas Hadi.

Dalam pencanangan Gemapatas dilakukan pemasangan sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah secara serentak di 33 provinsi. Khusus di Kabupaten Cilacap sedikitnya dipasang 50.000 patok batas bidang tanah dari target keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 240.000 patok.

Patok batas bidang tanah dipasang masing-masing pemilik tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Adapun standar patok yang benar, yakni bisa terbuat dari beton, kayu, pipa besi, atau pipa paralon dengan panjang sekurang-kurangnya 50 centimeter dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 centimeter.

Sementara untuk pemasangannya sendiri, pipa paralon dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 30 centimeter, sedangkan selebihnya 20 centimeter sebagai tanda di atas tanah.

Patok atau tanda batas dapat menyesuaikan dengan keadaan setempat ditentukan atau dibuat dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan di masing-masing kabupaten/kota.

Selain melakukan pencanangan di Kabupaten Cilacap, Menteri ATR/Kepala BPN menyaksikan secara virtual pelaksanaan Gemapatas di lima provinsi, yakni Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua mengingat kelima daerah tersebut merupakan wilayah perbatasan terluar NKRI yang harus dijaga dan dilindungi bersama.

Redaksi