Benny Sihotang: Tak Boleh Ada Warga Sulit Peroleh Obat di Rumah Sakit

Kitakini.news - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) Benny Harianto Sihotang berharap kepada Pemprovsu untuk komit merealisasikan program Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten/kota.

Baca Juga:

• Zeira: Pemblokiran Rekening Tak Aktif 3 Bulan Resahkan Rakyat
• Prihatin Minimnya Event Danau Toba, Komisi B DPRDSU Akan ke Kemeparekraf
• Gedung DPRD Sumut Sepi, Sebagian Besar Wakil Rakyat Plesiran ke Luar Kota

Tak hanya itu, Benny juga berharap tidak ada lagi warga sulit memperoleh obat-obatan atau salah diagnosa di rumah sakit.

"Kita dukung sepenuhnya program UHC, apalagi Gubsu telah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kabupaten/kota guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujar BBennykepada wartawan di Medan baru baru ini.

Ketua Fraksi Gerindra itu merespon alokasi DBH tahun 2025 yang mensyaratkan bupati/walikota kepala daerah yang belum tersentuh program UHC, agar mengalokasikan 80 persen DBH untuk meningkatkan layanan kesehatan di daerah mereka.

DBH Rp 2,2 Triliun ini digunakan menyelesaikan kewajiban DBH periode 2023-2024 yang akan diselesaikan di tahun ini. Adapun total DBH yang akan disalurkan Pemprovsu ke kabupaten/kota di tahun 2025 (periode 2023-2024-2025) sekitar Rp3,55 Triliun.

Namun pembagian anggaran UHC itu disepakati 20 persen oleh provinsi, dan 80 persen daerah, yang bisa diambil dari DBH, sedangkan bagi daerah sudah UHC DBH tetap ditransfer dari 20 persen anggaran untuk UHC.

Menyikapi hal itu, Benny yang juga anggota Pansus LKPJ Gubsu 2024 DPRD Sumut mengatakan, pihaknya berharap UHC segera direalisasikan, karena sudah ada komitmen kuat antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemprovsu untuk menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat.

Namun ia menegaskan, jika UHC mulai berjalan, maka kualitas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan harus ditingkatkan secara menyeluruh.

"Tidak boleh lagi ada warga yang tidak dilayani, salah diagnosis, atau keluhan kekurangan obat. Semuanya harus siap secara maksimal," tegasnya.

Benny juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat infrastruktur dan jumlah fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing.

"Pembangunan rumah sakit sebaiknya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota agar tidak terjadi penumpukan di ibu kota provinsi," ujarnya.

Menurutnya, di Sumut rumah sakit sudah banyak, banyak kurang banyak, besar kurang besar kalau nanti dibangun lagi.

Namun di lain pihak untuk pembangunan rumah sakit perlu ada kerjasama dengan pihak swasta.

"Karena ini berkaitan dengan penyediaan lahan, anggaran, tenaga kesehatan serta hitung-hitungan dari segi komersial," pungkasnya. (**)