Angin Segar untuk Ojol Medan: DPRD Dukung Penuh Status Pekerja dari Pemerintah!

Kitakini.news - Ketua Komisi II DPRD Medan, H.Kasman Marasakti Lubis mendukung rencana kebijakan pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja (Menaker) menyiapkan aturan terkait menjadikan para pengemudi Ojek Online (Ojol) dan angkutan online lainnya sebagai pekerja di perusahaan aplikator.

Baca Juga:

• Ketua DPRD Medan Apresiasi Kapolrestabes Baru, Janji Sinergi untuk Keamanan Kota
• Komisi IV DPRD Medan: “Banjir Tak Akan Selesai Kalau Sungai Dikepung Beton J-City dan CityView!”
• Lalilatul Badri Setujui Audit Independen, Ajakan Warga Lawan Bangunan Liar

Hal ini disampaian Kasman saat ditanya terkait persoalan kesejahteraan para pengemudi Ojol khusunya di Kota Medan.

"Saya sangat mendukung rencana pemerintah ini dalam upaya mensejahterakan Ojol khusunya di Kota Medan menjadi pekerja," ungkapnya, Rabu (19/2/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, sudah saatnya para Ojol mendapatkan hak-haknya sebagi pekerja.

"Sudah saatnya para ojol ini mendapatkan hak-hak nya. Kita juga mendukung status kemitraan ojek dan angkutan online dengan aplikator harus setara dan saling menguntungkan," katanya.

Ketua DPD PKS Kota Medan ini juga menyinggung bahwa para pengemudi angkutan online merupakan rakyat Indonesia yang seharuanya mendapatkan kesejahteraan sesuai amanah undang undang.

"Hal ini juga sejalan dengan upaya menejahterakan rakyat sesuai yang tertuang Undang-Undang Dasar (UUD) kita," ungkapnya.

Disampaikannya, persoalan yang selama ini timbul dari para pengemudi angkutan online adalah soal hubungan kemitraan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pengemudi online.

"Tentunya ke depan harus dibangun regulasi terkait dengan legal standing mereka (pengemudi), bahwa mereka adalah pekerja, bukan mitra, sehingga jelas apa yang menjadi hak dan kewajibannya," katanya.

Banyak persoalan yang timbul belakangan ini, kata Kasman, dimana Pengemudi menilai sistem kemitraan merugikan mereka dalam hal gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya.

"Dalam persoalan ini negara memiliki hak untuk menegakan aturan kepada aplikator agar semua pihak tida merasa dirugikan," pungkasnya.