Relawan Aci-Lomlom Deliserdang Optimis Pelantikan Kepala Daerah Berlangsung Februari

Kitakini.news - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak punya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan diundur.

Baca Juga:

• Bupati & Ketua TP PKK Tinjau Lokasi Banjir di Desa Sugiharjo
• Pertama dalam Sejarah, Deliserdang Raih Penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wiwerda
• Bikin Bangga! 4 Siswa Deliserdang Raih Prestasi di Ajang Internasional

Semula kepala daerah tersebut akan dilantik pada Kamis, 6 Februari 2024. Tito mengatakan, diundurnya pelantikan kepala daerah tersebut agar kepala daerah terpilih yang bersengketa maupun yang sudah ada putusan dismissal, bisa dilantik bersamaan.

"Yang 6 Februari karena disatukan dengan non sengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Tito menjelaskan, kemungkinan besar pelantikan yang akan diikuti lebih banyak lagi kepala daerah terpilih itu akan digelar di antara tanggal 17, 18, 19, 20 Februari 2025. Hal tersebut disesuaikan dengan proses pasca putusan dismissal MK di KPU, KPU Daerah, hingga DPRD.

"Nah dari situ kira-kira ya kurang lebih 12 sampai 14 hari kalau dihitung semenjak 5 putusan dismissal, artinya kira-kira tanggal 17, 18, 19, 20 Februari 2025. Nah ini yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden karena jadwal dan acara pelantikan diatur dengan Peraturan Presiden artinya kami akan tentukan setelah mengetahui eksersis ketemu MK, KPU, Bawaslu dan lain-lain," imbuhnya.

Sekretaris Tim Pemenangan ADIL, Kustomo, menanggapi hal ini dan meyakini pasangan dr. Asri Ludin Tambunan dan Lomlom Suwondo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang terpilih yakin akan segera dilantik dalam bulan Februari ini juga.

"Melihat perjalanan sidang di MK terhadap perkara hasil Pilkada Deliserdang, Saya optimis bahwa pasangan dr. Asri Ludin Tambunan dan Lomlom Suwondo akan dimenangkan dalam Keputusan Dismissal MK yang akan dibacakan pada tanggal 4 – 5 Februari 2025, dan atas kebijakan Presiden Prabowo yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian bahwa pelantikan kepala daerah akan disatukan yang non sengketa dan dismissal, untuk efisiensi bersamaan," ujar Kustomo yang juga sebagai Pembina Relawan MASSIFDeliserdang.