Jadi Momen Pelestarian Budaya Daerah, Ranperda Pemajuan Kebudayaan Masuk Propemperda DPRDSU

Kitakini.news – Sekretaris Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Dimas Triadji mendorong pimpinan dewan segera memasukkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan ke dalam Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Sumut tahun 2023.

Baca Juga:

• Jalan Bunga Turi Menuju Pasar Induk Lau Cih Selesai Diaspal
• Begini Rico Waas Pimpin Apel Perdana Pasca Idulfitri
• Semarak Ramadhan 1446H, Karyawan XL Axiata Berbagi Kebaikan di Sumatera

Hal ini katakan Dimas merespon usulan rancangan (Draft) Perda tentang Pemajuan Kebudayaan kepada Komisi E DPRD Sumut, beberapa waktu lalu yang disampaikan Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Sumut diketuai Ir H Soekirman, bersama pengurus lainnya.

Sebelumnya,  Komisi E DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Syamsul Qamar juga telah menerima silaturahmi KSBN Sumut di ruang dewan, Selasa (20/1/2022).

Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPW KSBN Ir H Soekirman, Sekretaris R Manurung, Wakil Theresia Esti Kirana, Agus Susilo (Bidang Tradisi Lisan), Ari (Bidang Hukum), Mahyu Daniel (Bidang Istiadat), anggota Juhendri Chaniago, dan Guntoro. Di jajaran Komisi E hadir anggota Tuahman Purba, dan Anita Lubis.

Menyikapi hal itu, Dimas mengapresiasi langkah yang dilakukan KSBN dalam rangka memacu kreatifitas seni dan budaya, tetapi jadi “kekuatan” menjadikan provinsi ini lebih maju dalam bidang budaya.

"Kita mendorong digelarnya rapat formal dan terus mendorong dibentuknya Perda Kebudayaan dengan mengundang dinas terkait, hingga akhirnya dapat dibahas di tingkat Propemperda," ujarnya kepada wartawan melalui sambungan seluler di Medan, Senin (30/1/2023).

Sementara itu, Ketua KSBN Sumut Ir H Soekirman mengapresiasi upaya legislatif untuk mendorong terbentuknya Perda Kebudayaan.

“Selama ini, konsiderans yang dipakai untuk menggelar kegiatan budaya adalah UU No 5 tahun 20217 tentang pemajuan budaya,” kata mantan Bupati Serdang Bedagai ini kepada wartawan melalui sambungan seluler di Medan, Senin (30/1/2023).

Setelah resmi dibentuk di Medan tahun 2021, lanjut Soekirman, KSBN yang beranggotakan 70 orang terdiri atas seniman dan pekerja seni telah melakukan upaya, termasuk beraudiensi dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, agar peraturan daerah digagas dan dibentuk.

Diketuai pembina Musa Rajekshah yang juga Wakil Gubsu itu, KSBN mengaku prihatin dengan lemahnya payung hukum budaya.

“Salah satu contoh situs Barus di Padang Lawas, yang kini kawasannya sudah jadi hutan dan sawah, padahal itu merupakan salah satu situs budaya Sumut. Kita ingin membuat program dengan Komisariat Tinggi PBB Urusan Budaya (UNESCO), namun terhalang aturan hukum,” beber Soekirman.

Pihaknya juga prihatin karena sejauh ini tidak terlihat kemajuan yang signifikan. Sepuluh obyek kemajuan budaya seperti manuskrip, artefak, tradisi lisan, kesenian, bahasa, ritus, adat istiadat, permainan tradisional, dan pengetahuan tradisional, hingga kini belum terlihat kemajuannya.

Kemudian, disadari generasi milineal semakin terancam oleh globalisasi dan budaya digital, sehingga perilaku sosial (social behaviour) sehari-hari semakin jauh dari kaarifan lokal dan kebudayaan daerahnya.

Karenanya, Dimas Tri AJi mendesak DPRD Sumut melalui fungsi dan kewenangannya segera menetapkan Perda tentang pemajuan kebudayaan di daerah ini.

Redaksi