Defisit Anggaran, Ketua DPRD Perkanbaru Malah Minta Jatah Rumah Dinas

Kitakini.news - Rencana pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Pekanbaru dikritik masyarakat. Usulan fasilitas pimpinan dewan tersebut muncul saat Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami defisit anggaran.

Baca Juga:

• Babak Baru "Serangan" FP-USU, Penggunaan Rumah Dinas Rektor USU Ikut Dilaporkan ke KPK
• Agar Tidak Bohong, Ketua DPRD Sumut Disumpah Mahasiswa dengan Al-Qur’an untuk Kawal Tuntutan ke DPR RI
• Wakil Ketua DPRD Medan Gelar Lomba 17-an di Medan Perjuangan

Baru dilantik lima bulan, pimpinan DPRD Pekanbaru mengajukan usulan pembangunan rumah dinas. Keinginan fasilitas ini disampaikan Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid kepada Plh Sekretaris Pemerintah Kota Pekanbaru, Zarman Chandra.

Wacana pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Pekanbaru menuai polemik di internal dewan sendiri. Sebagian anggota legislatif justru menolak proyek yang diperkirakan menelan dana miliaran rupiah tersebut.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Provinsi Riau, Kamis (16/1/2025), mengkritik DPRD Pekanbaru yang belum memperlihatkan kinerja, malah meminta fasilitas di awal masa jabatan.

Apalagi saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru kekurangan anggaran karena belum menerima dana transfer dari Pemerintah Provinsi Riau.

Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid membantah dirinya mengusulkan pembangunan rumah dinas. Menurut Lahamid, pembicaraan dengan Pemerintah Kota Pekanbaru hanya terkait regulasi nilai tunjangan rumah dinas agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.