Irham Buana Desak Edy Rahmayadi Evaluasi Total Seluruh BUMD

Kitakini.news – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi diminta segera mengevaluasi total seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikarenakan dinilai tidak sehat.

Baca Juga:

• Jalan Bunga Turi Menuju Pasar Induk Lau Cih Selesai Diaspal
• Begini Rico Waas Pimpin Apel Perdana Pasca Idulfitri
• Semarak Ramadhan 1446H, Karyawan XL Axiata Berbagi Kebaikan di Sumatera

“BUMD milik Pemprovsu harus dievaluasi total. Gubsu harus lakukan itu, karena mereka tidak sehat. Pertama ganti direksinya. Kemudian kalau tidak bisa merger atau kerjsama (KSO), harusnya  bisa sehat,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Irham Buana Nasution kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/1/2023).

Irham juga menjelaskan, langkah Gubsu untuk melakukan evaluasi kinerja BUMD merupakan langkah positif dan harus didukung penuh.

"Tapi tidak kemudian hanya Bank Sumut saja. Kalau dia (Gubsu Edy Rahmayadi,red) berani mengambil tindakan memberhentikan Dirut Bank Sumut, maka langkah yang sama harus dilakukannya terhadap BUMD lain. Karena baik Bank Sumut, PT Dhirga Surya, PT Perkebunan dan Perumda Tirtanadi  dan lainnya sumber anggaran mereka dari APBD, menguras APBD Sumut, tetap ada penyertaan modal,"  ketus Mantan Ketua KPU Sumut ini.

Irham juga mencontohkan, BUMD Perumda Tirtanadi. Begitu banyak penyertaan modal untuk Tirtanadi namun pelayanan belum baik terhadap pelanggan.

"Maka kemarin kita minta kepada Gubsu untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja Tirtanadi, Perkebunan, Dhirga Surya, semua BUMD lakukan evaluasi total," tegasnya.

Jika dalam hasil evaluasi total tersebut, lanjutnya, keberadaan BUMD itu tidak menguntungkan bagi sumber pendapatan daerah, maka ganti direksinya.

"Kemarin ada pengaduan soal rekrutmen pegawai Tirtanadi yang disinyalir tidak terbuka dan transparan. Memang benar mereka kerja dan disamakan dengan pihak ketiga terhadap seleksi penerimaan pegawai itu. Tapi kemudian banyak pengaduan karena setelah diumumkan, muncul nama-nama baru, ini yang kita tidak mau. Sehingga apa yang kita harapkan dari perbaikan Tirtanadi tidak jalan sebagaimana mestinya. Lakukanlah evaluasi disitu," tandas Irham.

Lebih lanjut Irham menyebutkan, bahwa KSO PT Perkebunan Sumatera Utara dengan pihak ketiga juga tidak diketahui oleh DPRD Sumut.

"Kita nggak tahu apakah KSO nya itu dalam pengertian dijual atau lainnya, semestinya DPRD harus tahu. Apakah itu makin merugikan PT PSU, apakah ada keuntungan buat rakyat Sumut atau tidak, karena kita tidak tahu," imbuh politisi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, tambahnya, BUMD terutama yang fokus pada pelayanan publik harus Dilakukan evaluasi total oleh Gubernur Sumut.

"Kalau memang tidak layak atau tidak mungkin, pertama ganti direksinya. Kemudian, kalau tidak bisa mandiri merger atau KSO (kerja sama) tapi tentu dengan transparan dan keterbukaan,” pungkasnya.

Redaksi