F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Soroti PAD Pemprovsu dari Sektor PKB

Kitakini.news – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menyoroti tata pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), khususnya pada pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Baca Juga:

• Situs Klub Nilai Komentar Mo Salah “Memalukan”, Isyarat Pergi dari Liverpool Jadi Jalan Terakhir?
• Tim Futsal Putra Terbaik se-Sumatera Siap Bertanding Babak Regional Final AXIS Nation Cup 2025 di Palembang
• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, dr Poaraddan Nababan mendesak Pemprovsu agak benar-benar menghitung kewajiban pajak secara objektif tanpa ada kompromi.

"Kami menginginkan bahwa asumsi pajak kendaraan bermotor sesungguhnya sudah dapat diperkirakan secara akurat. Sebab pertumbuhan kendaraan bermotor dan penurun nilai pajak memiliki regulasi yang sangat jelas, sehingga sudah dapat diperkirakan dengan tepat. Pemerintah daerah harus menghitung betul kewajiban pewajib pajak dalam membayar pajaknya, tidak boleh kompromi, ini demi pembangunan Sumut ke depan," tegas Poaradda kepada wartawan melalui keterangan tertulis di Medan, Sabtu (28/1/2023).

Poaradda juga mengungkapkan bahwa ada tiga isu permasalahan penting yang sering menjadi penghambat dalam proses tata kelola keuangan daerah untuk pembangunan, yang pertama adalah hasil Musrenbang di tingkat bawah yang tidak diakomodir sehingga menimbulkan kekecewaan di desa-desa.

Kemudian, lanjut Poaradda yang juga Ketua Komisi C DPRD Sumut ini, RPJPD ke RPJMD tidak nyambung dan tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun Renja SKPD.

“Dan yang ketiga adalah proses perencanaan pembangunan antar SKPD masih lemah. Kita (Fraksi PDI Perjuangan,red) menilai pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah kendaraan bermotor selalu melalui pendekatan asumsi yang tidak jelas,” cetusnya.

Namun demikian, sambung Poaradda, pihaknya mengapresiasi pengelolaan keuangan daerah yang dinilai telah mengalami perubahan kearah yang lebih efektif, efisien dan terbuka untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan isu-isu permasalahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Intinya kita minta Pemprovsu benar-benarlah mengelola keuangan daerah dan memaksimalkan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Karena bisa dipastikan akan mendapatkan hasil yang maksimal jika benar-benar dijalankan,: pungkasnya.

Redaksi