DPRD Medan: Transparansi dan Kebersihan Jadi PR Besar PUD Pasar Setelah Eksekusi Kamar Mandi Umum

Kitakini.news - Langkah Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan mengambil alih pengelolaan 12 kamar mandi umum di Pusat Pasar mendapat sorotan dari DPRD Medan.

Baca Juga:

• Sinergi Lintas Lembaga Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Kota Medan
• Pimpin Fraksi PKS DPRD Medan, Zulham: Perubahan Komposisi Untuk Perkuat Pelayanan Publik
• Kritik Etis di DPRD Medan, Sekda 'Nempel' di Kursi Wakil Wali Kota, Dicap Penyimpangan Kekuasaan

Meski mendukung tindakan tersebut, Anggota DPRD Johannes Haratua Hutagalung menekankan perlunya transparansi pengelolaan dan peningkatan kualitas fasilitas.

"Kita memahami tindakan ini dilakukan karena tunggakan pembayaran dari pengelola sebelumnya. Tapi, pengambilalihan ini harus diikuti dengan langkah konkret untuk memperbaiki fasilitas dan kebersihan," ujar Johannes, Selasa (19/11/2024).

Dia menyoroti bahwa kondisi kamar mandi umum di Pusat Pasar sering kali dianggap tidak layak oleh masyarakat. Kebersihan yang buruk serta aroma tidak sedap menjadi masalah yang sering dikeluhkan.

"Jika masyarakat membayar retribusi, sudah semestinya mereka mendapatkan fasilitas yang layak. Kebersihan harus menjadi prioritas agar pedagang dan pengunjung merasa nyaman," tegasnya.

Selain peningkatan fasilitas, Johannes juga menyoroti pentingnya pengelolaan yang transparan untuk mencegah kebocoran PAD. Ia mengingatkan bahwa retribusi dari kamar mandi umum memiliki potensi pendapatan yang signifikan.

"PUD Pasar harus memastikan setiap rupiah dari retribusi masuk ke kas daerah. Jangan sampai ada celah untuk kebocoran PAD," pungkasnya.

Dengan langkah perbaikan yang terukur, ia berharap pengambilalihan ini membawa dampak positif bagi pengunjung dan pedagang di Pusat Pasar.