Anggota Fraksi PKS DPRD Medan Dorong Pendidikan Politik Sejak Dini

Kitakini.news - Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Medan menerima kunjungan belajar dari siswa-siswi SMP An-Nizam di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kota Medan sebagai bagian dari kegiatan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), Rabu (20/11/2024).

Baca Juga:

• HMI Kota Medan Kritik Sikap Ketua DPRD Wong Chun Sen Terkait Lokasi Pertemuan dengan Mahasiswa
• Jansen Bilang Anggota DPRD Medan Tidak Hidup Mewah, Justru Banyak Kesulitan
• Wali Kota Medan Sampaikan Nota Pengantar Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna Daring DPRD

Kegiatan yang terlaksana di Ruang Badan Musyawarah DPRD Medan ini, bertujuan untuk mengenalkan siswa pada proses demokrasi melalui simulasi Pilkasis (Pemilihan Ketua OSIS).
Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Zulham Effendi dalam kesempatan ini menekankan pentingnya pendidikan politik sejak dini.
"Pendidikan politik menjadi bekal bagi siswa-siswi yang kelak ingin menjadi wakil rakyat. Dengan memahami trifungsi dewan—membentuk perda, menyetujui APBD, dan mengawasi pemerintahan—kalian dapat mempersiapkan diri untuk berkontribusi pada pembangunan kota," ujar Zulham.
Zulham, yang juga dikenal sebagai tokoh pendidik di Medan Utara, mengajak siswa untuk tidak bersikap apatis terhadap politik.
"Mengetahui politik sejak dini adalah langkah awal untuk memilih pemimpin yang baik. Mari peduli dengan perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Medan," tambahnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi langsung antara siswa dan anggota dewan. Salah satu pertanyaan yang menarik datang dari seorang siswi tentang isu kemiskinan.
Menanggapi hal tersebut, dr. Ade Taufiq, anggota Fraksi PKS lainnya, menyoroti pentingnya pendidikan sebagai solusi utama.
"Kemiskinan berawal dari kurangnya pendidikan. Mulailah dengan memperbaiki diri melalui pendidikan, karena kita tidak bisa sepenuhnya meletakkan tanggung jawab ini pada pemimpin," tegasnya.
Kunjungan ini memberikan wawasan praktis bagi siswa tentang peran DPRD, proses persidangan, serta penguatan wawasan kebangsaan, termasuk pemahaman Pancasila dan UUD 1945.