Belum Tersedianya Kantor Baru, Para Menteri di Kabinet Merah Putih Diminta Segera Bersinergi

Kitakini.news -Para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih diminta segera bersinergi dengan berkongsi kantor, terkait dengan belum tersedianya kantor tempat mereka bekerja dikarenakan pemecahan beberapa kementerian.

Baca Juga:

• Soal oknum Anggota DPRD Sumut dan Wartawan, Ini Tanggapan Erni
• P-APBD Sumut 2025 Prioritaskan Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan
• Sekretaris Komisi E DPRD Sumut Bantah Usir Wartawan Saat Rapat Dengan Disdik

"Kita minta bersinergi dengan kementerian terkait kantor sementara yang akan digunakan sebelum nantinya memiliki kantor sendiri," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti kepada wartawan di ruang kerjanya gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (25/10/2024).

Hal ini diutarakan Rudi Alfahri merespon penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 48, akibat pemecahan sejumlah kementerian, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri periode 2024-2029.

Perluasan struktur kabinetnya bentukan Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto ini telah menyebabkan bertambahnya menjadi 112 orang, yang terdiri atas menteri dan wakil menteri dan setingkat menteri.

Disatu sisi, penambahan para bawahan Prabowo-GIbran selain sejalan dengan masalah yang akan dihadapi, namun disisi lain telah mengakibatkan mandegnya kerja mereka akibat ketiadaan kantor.

"Ini bisa kita mengerti, namun saya kira tidak menjadi masalah serius, karena tujuan pembentukan Kabinet Merah Putih, jauh lebih besar jangkauannya, yakni 8 misi dan 17 program prioritas yang sudah dicanangkan oleh Prabowo-Gibran, sehingga apa yang dicita-citakan bisa terwujud," cetusnya.

Menurut Rudi, jika kementerian yang dipecah masih memiliki Tupoksi yang relevan, dapat bersinergis menghuni satu tempat, misalnya Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Meski ini AHY belum punya kantor, lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kementeriannya merupakan salah satu yang baru dibentuk, namun untuk sementara dapat berkongsi tempat di kantor induk yang sebelumnya, yakni Kantor Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan sinergitas ini, imbuh Rudi, kementerian yang terpecah dari induknya atau pembentukan kementerian baru, dapat menempati kantor yang relevan dengan bidang tugas kementeriannya.

"Saya kira itu gambaran sederhananya, sinergitas dan konsolidasi dengan menteri terkait, karena pemerintahan Prabowo-Gibran tentunya akan memperhatikan sarana dan prasarana untuk kementrian baru," sebutnya.

Selain itu, Rudi juga meminta para menteri yang kini terus digembleng oleh Presiden Prabowo di AKMIL Magelang, setelah ditunjuk dan dilantik, untuk tidak membuat pernyataan yang tidak mewakili kementeriannya.

"Kini kapasitas seorang menteri harus bermuara ke pemerintah, tidak lagi memberi opini di luar kapasitasnya sebagai pejabat publik, karena dikhawatirkan menimbulkan gesekan bahkan jadi bola liar," pungkasnya. (**)