Masyarakat Sipil Sumatera Utara Tolak Politik Dinasti

Kitakini.news - Belasan massa yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Sumut) meneriakkan tolak praktik Politik Dinasti dan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

• Temuan Berulang BPK Atas LHP Pemprovsu Harus Jadi Evaluasi Serius
• Pantur Banjarnahor Minta Gubsu Alokasikan Pengadaan Vaksin Flu Babi Avac ASF Live di APBD Sumut
• Rony Situmorang: Polemik 4 Pulau Jangan Sampai Ganggu Keamanan Bangsa

Aksi digelar Masyarakat Sipil Sumut di depan Gedung Wakil Rakyat Tingkat Provinsi di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (27/8/2024).

Mahasiswa datang membawa spanduk dan berbagai poster yang berisikan sejumlah tuntutan, mahasiswa juga menolak Outsourching, dan mendesak Pemerintah menerapkan sistem kerja layak bagi buruh.

Selain itu, massa aksi juga meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan.

"Kami kembali datang untuk menegaskan tetap mengawal janji DPRD Sumut yang telah menerima tuntutan kami beberapa hari lalu. Yakni sepakat dengan putusan MK dan menolak Politik dinasti," imbuh seorang Orator Nikita.

Ditegaskan Nikita, mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam penyusunan proses legislasi.

Dari amatan, aksi mahasiswa itu berlangsung dramatis karena diguyur hujan. Meski begitu massa mahasiswa bertahan.

Setelah berorasi selama 1 jam, massa aksi sempat ditemui Anggota DPRD Sumut Benny Sihotang. Namun belum sempat berdialog, Benny meninggalkan massa aksi. (**)