Agus Fatoni Minta KPK Terus Pantau Pemprovsu Agar Tak Lakukan Korupsi
Kitakini.news -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terus mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) agar terhindar dari tindak pidana korupsi dalam melaksanakan program pembangunan.
Baca Juga:
"Untuk KPK, kami mohon terus diingatkan, diawasi, dipantau agar kami berjalan tidak keluar rel," pinta Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Agus Fatoni dihadapan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK saat berkunjung ke Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (31/7/2024).
Menurut
Fatoni, agar korupsi tidak terjadi maka diperlukan penguatan pencegahan. Untuk
itu, dirinya berharap KPK terus membantu Permprovsu untuk melakukan supervisi.
Dengan pengawasan KPK, tentunya tata kelola pemerintahaan akan terus berada di
jalur yang tepat.
"Mohon
kami diingatkan terus. Kadang kami sendiri tidak tahu, mana salah atau sudah
tahu tapi lambat atau juga sudah tahu tapi ada keterbatasan," ujar Fatoni.
Fatoni
juga menyampaikan, bahwa Pemprovsu berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya
pencegahan korupsi yang selama ini telah dijaga dengan baik. Hal ini dilakukan
agar kinerja tata kelola pemerintahan Pemprovsu terus baik.
"Upaya
pencegahan terus kita lakukan, sehingga kesejahteraan masyarakat Sumut ini
tercapai," tuturnya.
Sementara
itu, Direktur Korsup Wilayah I KPK RI Edi Suryanto mengatakan maksud dan tujuan
kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi, sekaligus menjelaskan program Tim
Korsup di Sumut. Nantinya Tim Korsup KPK akan mengadakan koordinasi
pemberantasan korupsi.
Terdapat
sejumlah hal yang akan menjadi fokus Tim Korsup selama di Sumut, diantaranya
perizinan, pengadaan barang dan jasa, monitoring Center for Prevention (MCP), Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) dan lainnya.
"Kegiatan
kami juga dirangkaikan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi diberbagai
sektor di Sumut," terang Edi.
Hadir
pada kesempatan tersebut, diantaranya Asisten Administrasi Umum Lies Handayani
Siregar, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, Kepala Badan Pendapatan Daerah
Achmad Fadly dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Ismael Sinaga. (**)
Terkait Kasus Korupsi Topan Ginting Cs, Praktisi Sebut KPK "Masuk Angin"
Kirun Keluarkan Rp.19,6 Miliar Untuk Kuasai Proyek Jalan di Tabagsel Sumut
Uang Kresek Hitam Rp50 Juta di Hotel Medan, Kesaksian Kirun Bongkar Ucapan Eks Kadis PUPR Sumut: “Saya Lagi Butuh Uang”
Nilai Suap Eks Kadis PUPR Sumut Mulyono Membengkak Jadi Rp1,175 Miliar
Saksi Heliyanto Mengaku Terima Suap dari Kirun dan Rayhan Pada Proyek Jalan BBPJN Sumut 2024-2025