Viktor Silaen Desak Pemprovsu Sikapi Kontraktor Nganggur
Kitakini.news -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) didesak serius menyikapi banyaknya kontraktor yang selama 3 tahun terakhhir ini menganggur, karean tidak mendapatkan proyek dari APBD Sumut maupun APBN.
Baca Juga:
Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi
Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Viktor Silaen kepada
wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Selasa (30/7/2024).
Hal ini disampaikan Viktor merespon
keluhan Ketua Umum BPD Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional Indonesia
(Gapensi) Sumut, Sanggam Bakkara yang meminta eksekutif dan lembaga legislatif
memperhatikan kontraktor lokal, dengan membentuk regulasi atau semacam Perda
(Peraturan Daerah) atau Peraturan Gubernur (Pergub) perlindungan terhadap
kontraktor daerah.
"Kita berharap kepada Pj Gubernur
Sumut memperhatikan keluhan para kontraktor lokal ini, karena mereka mengaku,
selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini, pemerintah kurang memberdayakan
dalam pembagian proyek yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut maupun APBN.
Kalaupun dapat jatah proyek, dengan nilai jumlah yang kecil dan itupun disubkan
kontraktor nasional," beber Viktor Silaen.
Menurut Viktor. Sebenarnya untuk lebih
bagus agar kontraktor daerah merasa terayomi oleh pemerintah daerah dan seluruh
kepala daerah di Sumut mengeluarkan kebijakan semacam Peraturan Gubernur (Pergub),
Peraturan Bupati (Perbub) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) atau Perda yang
memberdayakan dan melindungi kontraktor lokal mendapat bagian dalam
proyek-proyek APBD maupun APBN.
"Pengaturan oleh kepala daerah ini
diharapkan memberikan kesempatan kontraktor lokal untuk berkembang. Hanya kebijakan
gubernur, bupati dan walikota yang bisa melindungi kontraktor lokal, seperti
mengharuskan bagi kontraktor daerah mengerjakan proyek di daerahnya, baik
anggarannya bersumber dari APBD maupun APBN," tandas Viktor. (**)
