Demonstrasi Anti-Pemerintah Bangladesh Rusuh, 75 Mahasiswa Tewas

Melansir berbagai sumber, Selasa (23/7/2024), Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, meminta agar akuntabilitas dan dialog dilakukan di Bangladesh usai sebanyak 75 orang meninggal dunia.

Baca Juga:

• FORSOMAKAR Desak Gubernur Sumut Benahi Perizinan Tambang Galian C dan Hentikan Maraknya Tambang Ilegal
• Medan Tingkatkan Akses Kesehatan Berkualitas dengan Dukungan Alat Medis Canggih dari Kementerian Kesehatan
• Sinergi Lintas Lembaga Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Kota Medan

"Semua pihak harus menahan diri dan pasukan keamanan harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional," kata Turk.

Sebagai informasi, pada minggu ini, Bangladesh mengalami peningkatan protes terhadap sistem kuota 56 persen untuk posisi sebagai pegawai negeri.

Tiga puluh persen dari 56 persen kuota itu telah dialokasikan untuk para putra dan cucu warga Bangladesh yang berpartisipasi dalam perang kemerdekaan pada 1971.

Pemerintah Bangladesh pun menutup lembaga-lembaga pendidikan. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus dan universitas.

Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negaranya dan mengerahkan militer ketika jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang.

Sedikitnya 30 orang tewas pada Jumat (19/7/2024) ketika demonstrasi anti-pemerintah berkecamuk di negara Asia Selatan tersebut. Selain itu, lebih dari 2.000 orang terluka dalam pertempuran di seluruh negeri.

Turk pun menyayangkan kerusuhan dan sikap Pemerintah Bangladesh, idealnya mahasiswa dirangkul. "Melibatkan generasi muda adalah yang terbaik dan satu-satunya cara untuk maju," pungkas Turk.