Persiapan PON, Ini Arahan Agus Fatoni Kepada Bupati dan Walikota

Kitakini.news -Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu), Agus Fatoni memberikan arahan kepada sejumlah bupati/walikota yang wilayahnya menjadi lokasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024, yang dalam hitungan Minggu lagi agar segera melakukan sosialisasi secara masif di media sosial (Medsos) sampai ke tingkat desa.

Baca Juga:

• Roger Danuarta Tepikan Sinetron demi Bisnis Kopi Aceh
• Bandar & Kurir 100 Kg Sabu Divonis Seumur Hidup, Pengendali Dihukum Mati
• Apresiasi Penutupan Izin 28 Perusahan, Yahdi: DPRDSU Akan Kawal Audit Izin Pemanfaatan Lahan

"Bupati/walikota ini terlibat, siapkan di daerah masing masing, di dalam SK PB PON bupati/walikota juga masuk ke dalam tim, di dalam SK mereka sebagai Ketua PB PON di wilayah masing-masing," beber Fatoni saat rapat koordinasi (Rakor) Panitia Besar (PB) PON XXI wilayah Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Senin (22/7/2024).

"Dan paling penting juga agar melakukan sosialisasi secara masif, bupati/walikota pasang baliho besar-besar, pasang stiker, bahwa kita siap mendukung pelaksanaan PON. Pasang baliho, spanduk poster, stiker sampai dengan desa desa. Kalau 10 Kabupaten/Kota tuan rumah venue ini pasang, sudah hebat," paparnya.

Tak hanya itu, Fatoni juga meminta bupati/walikota untuk menyiapkan sarana prasarana di sekitar venue, mulai dari transportasi, telekomunikasi, rumah sakit hingga kelistrikan.

"Selain sosialisasi, masing-masing Kepala Daerah cek sarana prasarana venuenya disiapkan. Siapkan juga tranportasi, telekomuikasinya, PLN di cek. Rumah sakitnya dipersiapkan, posko kesehatan dan hotel penginapan dan pendukung sarana prasarana," jelas Fatoni.

Tidak hanya bupati/walikota, Fatoni juga mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan PON. Selain itu, dirinya juga meminta para pengurus untuk melakukan finalisasi anggaran di tiap bidang, intensifikasi koordinasi di tiap bidang maupun antar-bidang.

Fatoni menegaskan agar setiap bidang diminta untuk meninjau ulang relevansi tim kerja yang sudah terbentuk.

Menurutnya, apabila terdapat anggota yang tidak berfungsi dengan baik maka segera diganti sehingga mampu mempercepat kerja yang barangkali selama ini terhambat.

"Maka sekarang semua harus melakukan kerja cepat dan terukur, kita harus cepat namun sesuai dengan peraturan perundang undangan. PON ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita sebagai bagian dari Sumut, tidak ada pilihan lain selain menyukseskan gelaran spektakuler ini, ini kesempatan langka," ucap Fatoni.

Selanjutnya, Fatoni juga menyoroti UMKM, khususnya kriya atau kerajinan maupun oleh-oleh khas Sumut yang harus menjadi perhatian. Menurutnya, melalui PON mampu menjadi kesempatan mengenalkan Sumut pada para tamu dari daerah lain.

"Keikutsertaan UMKM juga perlu menjadi perhatian, mulai dari sosialisasi, dipikirkan juga dimana ada stan, manakala seluruh kontingen bisa mengetahui dimana membeli produk produk khas Sumut," ujar Fatoni.

Sebagai informasi, hingga saat ini secara keseluruhan progress pembangunan atau penyelesaian venue sudah mencapai 80 persen. Untuk venue yang direhab, saat ini rata-rata sudah selesai sedankan hal-hal lain masih terus dikebut. Fatoni pun menjamin bahwa pelaksanaan PON akan tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan.

Dalam kesempatan ini juga Fatoni memperbarui struktur kepengurusan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) Wilayah Sumut dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut ke dalam kepengurusan.

Fatoni mengatakan, pembaruan SK tersebut diharapkan dapat mempercepat perkembangan persiapan PON di wilayah Sumut.

"SK PB PONsudah diperbarui dengan komposisi yang lebih luas, dengan melibatkan banyak pihak salah satunya unsur Forkopimda, ini kita lakukan diharapkan bisa berlari lebih kencang, karena kita lakukan ini bersama sama, PON ini merupakan kehormatan kita bersama," kata Fatoni.

Adapun pejabat Forkopimda yang masuk ke dalam kepengurusan, di antaranya Pangdam I/Bukit Barisan sebagai Wakil Ketua Umum I, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut sebagai Wakil Ketua Umum II, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut sebagai Wakil Ketua Umum III hingga Sekretaris Daerah Provinsi Sumut sebagai Wakil Ketua umum IV. (**)