Agus Fatoni Optimis Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 Percepat Pembangunan Sumut

Kitakini.news -Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Agus Fatoni mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan optimis melalui peta canggih tersebut mampu mempercepat pembangunan di Sumut.

Baca Juga:

• Ihwan Ritonga Tolak Budi Arie Gabung ke Gerindra Demi Jaga Marwah Partai
• Rumah Hakim PN Medan Terbakar, Publik "Curiga" Terkait Kasus Korupsi yang Ditanganinya
• Dugaan Pungli Deli Serdang Jadi Atensi Prabowo Subianto

Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 berisikan berbagai informasi geospasial tematik. Data yang dimuat pada peta ini antara lain kawasan hutan, kepemilikan tanah, Hak Guna Usaha (HGU) dan data lainnya.

"Tentu ini sangat berguna bagi kita, mempermudah dalam merencanakan pembangunan, penyelesaian tumpang tindih lahan, sengketa lahan, bahkan membuat kebijakan," ujar Fatoni di Jakarta baru-baru ini.

Sebelumnya, Indonesia memiliki sekitar 85 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga berbeda. Kemudian di tahun 2018, Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk menyatukan peta-peta tematik tersebut.

Menurutnya, hal tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan Sumut. Apalagi, peta canggih ini juga akan mempermudah investasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan suatu kawasan.

"Semua bisa melihat informasi pada peta ini, sehingga akan mempermudah investor berinvestasi, kita harus bisa manfaatkan itu, apalagi Sumut yang punya potensi besar industri dan juga SDA," ucap Fatoni.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto berharap, peta tematik ini akan meningkatkan efisiensi pemanfatan ruang sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat dilakukan.

"One map Policy sangat strategis dan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang," ujar Menhan.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hingga Juli 2024 sudah disatukan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga. Proses penyatuan seluruh peta tematik Indonesia masih terus berproses kedepannya.

Menurut Menko Perekonomian melalui kebijakan Satu Peta telah menyelesaikan 19,97 persen masalah tumpang tindih lahan. Tak hanya itu, kebijakan tersebut telah membenahi tatakelola data spasial dan perizinan.

"Target RPJMN 2024-2025 pertumbuhan ekonomi 6-7 persen dengan nilai investasi 2025 sekitar Rp1.900 triliun, ini target yang cukup menantang, dan untuk mencapai itu Kebijakan Satu Peta ini menjadi sangat penting," kata Menko Perekonomian.

Hadir pada kegiatan ini, diantaranya Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopulhukam Hadi Tjahjanto, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan menteri kabinet Indonesia Maju lainnya. Hadir juga seluruh Gubernur, Walikota dan lembaga terkait lainnya. (**)