Fraksi HPP DPRD Medan Soroti Daya Serap Anggaran PUPR yang Minim

Kitakini.news - Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan soroti pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Medan di tahun 2023 yang tidak sesuai target. Sebab, daya serap anggaran belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya mampu menyerap belanja 68,64 persen atau Rp 988 miliar dari total Rp 1,4 triliun.

Baca Juga:

• Sinergi Lintas Lembaga Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Kota Medan
• Pimpin Fraksi PKS DPRD Medan, Zulham: Perubahan Komposisi Untuk Perkuat Pelayanan Publik
• Kritik Etis di DPRD Medan, Sekda 'Nempel' di Kursi Wakil Wali Kota, Dicap Penyimpangan Kekuasaan

"Meningkatnya pembangunan infrastruktur tidak sejalan dengan daya serap anggaran pada Dinas PUPR.Tentu daya serap alokasi belanja seperti ini jauh dari kata maksimal. Untuk itu kami mohon penjelasan apa yang menjadi faktor penyebab tidak maksimalnya serapan anggaran di PUPR," ujar Sekretaris Fraksi HPP Hendra DS.

Kritik tersebut disampaikan Hendra DS saat menyampaikan pemandangan umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2023 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (4/6/2024)

Tidak sampai disitu, Fraksi HPP juga mempertanyakan progress proyek pembangunan Lapangan Merdeka, Islamic Center, Stadion Teladan dan Stadion Mini Kebun Bunga, serta proyek raksasa lain yang ada di kota Medan.

Begitu juga soal pembangunan trotoar jalan yang terkesan terbengkalai dan semraut, sehingga menganggu kenyamanan para pengguna jalan. Apalagi, sekarang ini di setiap taman yang ada di persimpangan jalan inti kota sudah berdiri papan reklame berupa vidiotron-vidiotron.

"Kondisi ini, selain mengganggu estetika kota, juga bisa membahayakan pengendara kendaraan bermotor," tandasnya.

Di akhir pemandangan umumnya, Fraksi ini juga mempertanyakan transparansi penyelesaian kasus proyek lampu pocong yang gagal karena pengerjaannya tidak profesional.

"Kami berharap jangan ada lagi proyek-proyek yang kurang menyentuh masyarakat dengan anggaran besar seperti lampu pocong, namun hasilnya nihil, padahal menggunakan uang rakyat," sebut Hendra.

Terkait hal itu, pihaknya mempertanyakan tindaklanjut dari proyek lampu pocong yang ada di 1.700 titik dengan anggaran Rp25,7 miliar.