Anggota DPRD Medan Minta Puskesmas Tidak Persulit Pemberian Surat Rujukan

Kitakini.news - Anggota DPRD Medan Hj Netty Yuniarti Siregar minta Dinas Kesehatan (Dinkes) melalui Puskesmas tidak mempersulit pemberian surat rujukan kepada pasien Universal Health Coverage (UHC). Begitu juga pengawasan tetap dilakukan terhadap terhadap pihak Rumah Sakit (RS) agar tidak kerap menolak pasien UHC alasan kamar penuh.

Baca Juga:

• Rico Waas Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna
• Ini Langkah Pemko Medan Pertahankan Opini WTP dari BPK
• DPRD Medan Soroti Program Merata di Medan: Upaya Menata Kabel Listrik dan Telekomunikasi

"Kita berharap tidak ada lagi warga Medan yang dipersulit mendapatkan layanan kesehatan. Tak satu pun warga yang ingin sakit, maka layani lah dengan humanis dan penuh empati," ujar Netty Siregar.

Menurut Netty, seiring program Walikota Medan dengan UHC maka Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Pemko harus melakukan peningkatan pelayanan kesehatan dan pencegahan. Untuk itu, warga UHC harus mendapat pelayanan yang baik di Puskesmas maupun RS.

Regulasi untuk itu sudah diatur dalam Perda, maka Perda harus diterapkan secara maksimal. Adapun Perda yang disosialisasikan yakni Perda No 4 Tahun 2012 menguraikan seperti dalam BAB II Pasal 2 yakni terciptanya tatanan kesehatan dengan melibatkan semua unsur meningkatkan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pembangunan Kota Medan berwawasan kesehatan dan kemandirian daerah dalam bidang kesehatan.

Perda bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang aman, adil, terjangkau dan terbuka serta meningkatkan akses memperoleh pelayanan masyarakat.

Maka untuk mencapai tujuan itu sebagaimana di BAB III Pasal 3, Pemko Medan harus melakukan 7 hal yakni upaya kesehatan, regulasi, pembiayaan, SDM, sedia farmasi, alat kesehatan/makanan dan manajemen informasi serta pemberdayaan kesehatan.

Pemko Medan dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, adil terjangkau dan terbuka kepada masyarakat secara merata di Puskesmas sebagai tingkat pelayanan dasar.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana pada BAB VI Pasal 9 disebutkan Pemko bersama swasta harus mewujudkan derajat kesehatan. Melakukan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Sedangkan masalah pembiayaan kesehatan seperti pada BAB VII Pasal 43 disebutkan Pemko berkewajiban membiayai seluruh upaya kesehatan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman, adil dan terbuka serta terjangkau masyarakat. Dan di Pasal 44 dikuatkan, Pemko membiayai seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas.

Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan terdiri XVI BAB dan 92 Pasal. Ditetapkan menjadi Perda yang sah di Medan 8 Maret 2012 oleh Walikota Medan Drs H Rahudman Harahap diundangkan Sekretaris daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri.