Percepatan Kualitas Penduduk, Pemprovsu Segera Susun Perda GDKP

Kitakini.news -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di tahun 2025. Ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas penduduk, mengendalikan penduduk dan mobilitas penduduk, serta memantapkan data base kependudukan.

Baca Juga:

• Orang Nias Utara jadi Warga Tertua di Indonesia
• Nama Warga Indonesia Sesuai Generasi: Gen Alpha Lebih Islami
• Data Terbaru: 130 Juta Warga Indonesia Belum Kawin, 5 Juta Lebih Cerai

Sebelumnya, Pemprovsu telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32 Tahun 2014 terkait GDPK. Seiring waktu berjalan dan penduduk yang dinamis, perlu penyesuaian terkait GDPK Sumut yang disusun sebelumnya.

"Usia GDPK kita yang sebelumnya disusun sudah 10 tahun dan masyarakat kita begitu dinamis, banyak perubahan yang terjadi sehingga perlu evaluasi dan penyesuaian kembali dan kita tetapkan melalui Perda," ujar Hassanudin di Medan, Kamis (13/6/2024).

Hassanudin juga mengungkapkan, evaluasi dan penyusunan GDPK Sumut juga akan menyesuaikan dengan Blue Print Pembangunan Kependudukan Indonesia. Selanjutnya, Pemprovsu juga akan mendorong kabupaten/kota menetapkan Perda GDPK untuk memastikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai perkembangan penduduk.

"Tidak cukup hanya ditetapkan dengan peraturan gubernur, walikota atau bupati, sangat penting untuk menetapkannya lewat Perda dan lebih pentingnya lagi adalah implementasinya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Sumut Heru Santosa mengatakan, saat ini tantangan dalam menyusun GDPK salah satunya adalah mewujudkan generasi emas 2045. Memanfaatkan bonus demografi, Sumut dan juga provinsi lain dituntut bisa mewujudkan generasi emas Indonesia.

"Ini tantangan yang dihadapi Indonesia terkait kependudukan, termasuk Sumut, kita perlu menyusun dengan matang GDPK kita dan mengaplikasikan program-program terkait hal ini demi mewujudkan generasi emas Indonesia," ujar Heru. (**)