UKT Dibatalkan Naik, Hendro: Ini Hasil Perjuangan Semua Pihak

Kitakini.news -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (F-PKS DPRD Sumut) merespon baik sikap Pemerintah Presiden Joko Widodo yang membatalkan kebijakan kenaikan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Baca Juga:

• Pantur Banjarnahor Minta Gubsu Alokasikan Pengadaan Vaksin Flu Babi Avac ASF Live di APBD Sumut
• Rony Situmorang: Polemik 4 Pulau Jangan Sampai Ganggu Keamanan Bangsa
• Soal Pendidikan Dasar Gratis, Anita: Harus Benar-Benar Dikaji dan Bijak Mengimplementasikannya

Bendahara Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto mengatakan pembatalan kenaikan UKT itu, tidak terlepas dari hasil perjuangan para mahassiwa dan BEM PTN serta dukungan dari kampus lainnya dan legislative yang tegas menolak kenaikan.

"Semenjak awal tahun 2024 ini, kita telah menerima pengaduan dari adik-adik mahasiswa/I PTN di Sumut, yang sangat sangat keberatan jika UKT naik," ungkap Hendro kepada wartawan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (5/6/2024).

Selain itu, lanjut Hendro, banyak kalangan masyarakat kecewa akan sikap Dirjen Perguruan Tinggi yang mengatakan bahwa PT itu Pendidikan Tersier dan tidak wajib.

"Ini sungguh sangat ironis dan menciderai hati para generasi calon pemimpin yang sedang kuliah di kampus baik PTN dan swasta," ketusnya.

Hendro juga meminta Kemendikbudristek agar segera mengambil langkah tegas dan membuat keputusan menteri (Kepmen) untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini. Dan meminta agar dilakukan revaluasi semua permintaan kenaikan UKT dari PTN (perguruan tinggi negeri).

"Jika masih ada Rektor PTN yang tidak mengindahkan maka pam Menteri jangan sungkan sungkan untuk mengevaluasi Rektortersebut," tegasnya.

Kedepan, sambung Hendro, agar tidak terjadi lagi upaya untuk membungkam suara-suara mahasiswa yang melakukan kegiatan aksi/unjuk rasa di setiap kampus, dan tidak ada lagi upaya untuk mengkriminalisasi mahasiswa yang berdemo/aksi.

"Karena hal tersebut dijamin dalam konstitusi UUD NRI 1945 mengemukakan pendapat dimuka umum dan hak berserikat," pungkasnya. (**)