Zeira Salim: Lebih Baik Gratiskan Saja Uang Kuliah di PTN

Kitakini.news -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Zeira Salim Ritonga menolak tegas kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diberlakukan diseluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Sebaiknya pemerintah menggratiskan uang kuliah kepada anak bangsa.

Baca Juga:

• Rudi Alfahri: Tangkap Mafia Beras, Bila Perlu Hukum Mati!
• Yahdi Khoir Minta BUMD Segera Berbenah Untuk Tingkatkan PAD
• Ihwan Ritonga Dorong Manajemen Baru BUMD Sumut Susun Strategi dan Branding Unggulan

"UKT itu telah menghilangkan tanggung jawab negara mencerdaskan anak bangsa, karennya saya berpendapat gratiskan uang kuliah yang diberlakukan kepada mahasiswa," ujar Zeira kepada wartawan melalui sambungan seluler dari Medan, Sabtu (25/5/2024).

Hal ini disampaikan Zeira Salim merespon kenaikan UKT berdasarkan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada PTN di Lingkungan Kemendikbudristek.

Kenaikan UKT kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran itu dimaksudkan untuk menjamin pemerataan bantuan bagi mahasiswa kurang mampu menuai telah reaksi protes dari para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Sumut.

Keputusan itu berlaku sejak tanggal 2 Mei 2024 bagi mahasiswa baru tahun akademik 2024/2025 yang diterima melalui Jalur SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri.

Meski kenaikan berkisar 18 persen, yakni UKT calon mahasiswa baru tahun 2024/2025 adalah Rp4,5 juta dibanding tahun lalu yaitu Rp3,8 juta, para mahasiswa tidak melihat urgensi terhadap penyesuaian tersebut.

Menyikapi hal itu, Zeira mengatakan program UKT telah menjadikan kampus atau universitas menjadi ajang komersialisasi pendidikan tinggi bagi anak bangsa, yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Sebaiknya pemerintah harus mengembalikan fungsi universitas sebagai serana pendidikan yang lepas dari komersialiasi," cetusnya.

Masih kata Zeira, pendidikan harus disubsidi dan bahkan seharusnya gratis, karena masalah pendidikan dan kesehatan adalah tanggungjawab negara, sehingga pemerintah harus bertanggngjawab penuh dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Dengan pendidikan gratis, lanjut Zeira, semua golongaan masyarakat dapat mengikuti sekolah sampai jenjang universitas dan tidak dihantui beban-beban biaya yang terkesan memberatkan mereka.

Zeira juga khawatir jika UKT dipaksakan untuk tetap berlaku bagi mahasiswa, hal itu cenderung mengabaikan tanggungjawab negara yang tertuang dalam amanah konstitusi, yaitu mencerdaskan anak bangsa.

Maka Zeira mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mengevaluasi program UKT yang banyak memberatkan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (**)