DPRD Imbau Warga Tak Terpovokasi Harga Sembako Naik

Kitakini.news - Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti meminta pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) bergerak cepat mengatasi kenaikan harga Sembako dan pangan menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Baca Juga:

• Zeira Apresiasi Langkah Pemerintah Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan Rakyat
• Rudi Alfahri Desak Pemerintah Bentuk Asosiasi Pangan Khusus Cabai dan Bawang Merah
• Munirudin Ritonga: Harga Pupuk Bersubsidi Harus Sesuai HET

"Kita juga mengharapkan kepada masyarakat untuk menjaga ketentraman, dan tidak berusaha melakukan provokasi yang mengaitkan harga dengan, misalnya penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang gencar dilakukan jelang Pemilu 2024," kata Rudi kepada Wartawan di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (28/2/2024).

Menurut Rudi, kenakan harga Sembako hendaknya disikapi secara obyektif dan tidak berlebihan, apalagi dikaitkan dengan hal yang berhubungan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya kira itu berbeda, dan soal kenaikan Sembako khususnya di hari besar keagamaan diprediksi terjadi karena tingginya permintaan, sehingga membuat harga kebutuhan pokok melonjak," ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Karenanya, Rudi juga meminta kepada pemerintah untuk terus mengantisipasi kenaikan harga dengan melakukan berbagai langkah.

"Intinya, teruslah memantau rantai distribusi dan pasokan sembako ke pasar-pasar tradisional," imbuhnya.

Masih kata Rudi, disebagian besar pasar tradisonal termasuk di Dapilnya yakni Dapil 12 meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, pihaknya menerima laporan kenaikan harga beras dari tercatat hingga Rp17.000 per Kilogram dibanding Rp15.000 sebelumnya.

"Dengan perluasan kegiatan pasar murah, saya optimis harga bisa bertahan atau normal di keadaan semula," imbuhnya.

Pasar murah yang diharapkan terus gencar dilakukan, sehingga diharapkan mampu menggairahkan daya beli masyarakat yang sangat membutuhkan bahan pokok jelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Selanjutnya, masih kata Rudi, guna mengantisipasi dan menjamin ketersediaan bahan pokok, pemerintah dipandang perlu melakukan operasi pasar yang merupakan langkah konkret dalam upaya mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, terutama dalam situasi harga bahan pokok yang cenderung terus naik.

Lebih dari itu, Rudi secara spesifik meminta kepada pemerintah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan disingkat SPHP. Program pemerintah yang dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 55 ayat (1).

"Dengan langkah-langkah tersebut, kita berharap harga dapat terkendalikan dengan baik, dan masyarakat khususnya umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman, nyaman dan khusyuk," bebernya.

Rudi menekankan, ibadah puasa yang tahun 2024 berkaitan dengan Pemilu, dan merupakan dua keadaan yang kebetulan berjalan bersamaan.

"Ya sekarang Pemilu sudah usai, ya marilah kita jaga ketentraman. Soal menang dan kalah itu wajar, namun kita mengimbau tidak mengait-ngaitkan apalagi ingin memprovokasi warga bahwa kenaikan Sembako karena Pemilu lah, karena bantuan Bansos lah. Ini saya kira nanti masalahnya jadi melebar. Kita optimis pemerintah terus berusaha mengatasinya," pungkas Rudi. (**)