Pentingnya Edukasi Reproduksi dan Aturan Kontrasepsi untuk Remaja

Peraturan ini mengatur pengadaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah dan remaja. Meskipun begitu, PP tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana penggunaan alat kontrasepsi akan diberikan.

Baca Juga:

• Dua Persen Anak Sekolah di Indonesia Depresi, Banyak yang Mau Bunuh Diri
• Terlalu Lama Duduk Bermain Gadget, Remaja Bisa Kena Saraf Kejepit
• Kurangi Risiko Kematian Dini, Cukup 7 Ribu Langkah per Hari

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, pelayanan kontrasepsi ditujukan hanya untuk remaja yang menikah dengan kondisi tertentu, untuk menunda kehamilan.

"Kondom tetap untuk yang sudah menikah. Usia sekolah dan remaja tidak perlu kontrasepsi. Mereka harusnya abstinensi atau tidak melakukan kegiatan seksual," ujar dr. Nadia.

Dr. Nadia menambahkan bahwa aturan lebih detail akan dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

Sebelumnya diberitakan, penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja tertuang dalam Pasal 103 ayat 4 PP Nomor 28 Tahun 2024. Poin ini menekankan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, mulai dari memahami sistem, fungsi, hingga proses reproduksi.

Selain menjaga kesehatan reproduksi, siswa dan remaja juga harus mendapatkan edukasi mengenai perilaku seksual berisiko dan konsekuensinya.

Mereka juga perlu memahami pentingnya keluarga berencana dan kemampuan melindungi diri dari ajakan hubungan seksual, sesuai dengan bunyi ayat 2.

"Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah," bunyi PP yang diteken Presiden Joko Widodo pada Jumat, 26 Juli 2024.

Alat kontrasepsi disebutkan dalam Pasal 103 ayat 4 dengan rincian yakni, deteksi dini penyakit atau skrining; Pengobatan; Rehabilitasi; Konseling; dan Penyediaan alat kontrasepsi.

Pelayanan konseling wajib memperhatikan privasi dan kerahasiaan, serta dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, konselor, konselor sebaya, hingga pihak yang memiliki kompetensi sesuai kewenangan.*