Lodewijk: Judi Online Ilegal, Tak Tepat Dikenakan Pajak

Teks foto: Ilustrasi Judi Online. (I Radio FM).
Baca Juga:
“Maka dari itu, saya meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi agar mempertimbangkan banyak hal atas usulan tersebut. Khususnya terkait legalitas judi online di Indonesia,” cetus Lodewijk kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Hal ini dikatakan Lodewijk soal adanya usulan bahwa Menkominfo Budi Arie akan memungkut pajak dari aktivitas judi online.
Lodewijk menjelaskan, bahwa pembahasan soal judi online akan dikenakan pajak pada rapat dengar pendapat antara DPR-RI dan Menkominfo belum tuntas.
“Belum tuntas itu pembahasannya, baru kemarin rapat. Tunggu dulu la, karena itu kan pertanyaanya. Apakah judi dilegalkan di Indonesia? Kan itu masalahnya. Lalu bagaimana kalau judi online illegal, kemudian kita memungut pajak,” ketus Lodewijk.
Lodewijk juga mengingatkan pemerintah perlu mengatur kebijakan-kebijakan terkait yang harus dibereskan terlebih dahulu, sebelum menerapkan usulan pajak judi online tersebut.
"Ada aturan-aturan lagi yang harus dibereskan termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan ini," imbuhnya.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pekan lalu, Menkominfo Budi sempat menyebut potensi kerugian Indonesia gara-gara judi online. Ini karena hanya Indonesia di negara ASEAN yang tidak melegalkan judi. Budi pun menyingung adanya usulan penerapan pajak judi online.
"Kita satu-satunya negara di ASEAN yang abu-abu, sedangkan judi online lintas batas. Kalau kita begini terus, yang ada kita rugi menurut saya. Karena saya berdiskusi dengan banyak pihak, ada yang bilang, ya sudah dipajakin saja, misalnya. Dibuat terang, dipajakin," katanya.
Kontributor: Guruh Ismoyo

Prihatin Minimnya Event Danau Toba, Komisi B DPRDSU Akan ke Kemeparekraf

Kunjungi Stasiun Medan, Anggota Komisi VII DPR RI Apresiasi Layanan KA di Sumut

Syah Afandin dan DPR RI Sepakat Kuatkan Ideologi Pancasila di Langkat

Anggota Komisi III DPR-RI Desak Polisi Tuntaskan Kasus Teror Anggota DPRD Sumut

Bom Ikan Ancam Laut Nias, DPR RI Minta Penegakan Hukum Tegas
