DPO Polda Kasus Narkoba Dilantik Menjadi Anggota DPRD Tanjungbalai

Kitakini.news - Pelantikan anggota DPRD Tanjungbalai, Mukmin Mulyadi melaui pengganti antar waktu pada 29 maret lalu ternyata berbuntut panjang. Pasalnya Mukmin Mulyadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus tindak narkoba oleh Polda Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Tim Futsal Putra Terbaik se-Sumatera Siap Bertanding Babak Regional Final AXIS Nation Cup 2025 di Palembang
• Muryanto Diperiksa KPK, Kemanan Kampus Intimidasi Larang Mahasiswa Protes
• Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok di Sumut Dipicu Masalah Pasokan

Mukmin Mulyadi dilantik sebagai anggota DPRD Tanjungbalai melalui pengganti antar waktu menggantikan Naryadi yang meninggal dunia dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin dan dihadiri oleh anggota DPRD lainnya dan Forkopimda.

Di hari pelantikan tersebut juga mendapat penolakan dari warga Tanjungbalai dengan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD tersebut. Dalam orasinya pendemo mengatakan bahwa MM merupakan DPO Polda Sumut atas kepemilikan dua ribu butir pil ekstasi pada Oktober 2020 silam.

Saat itu tim Direktorat Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap AD dan GS dengan barang bukti 2 ribu butir pil ekstasi. Namun saat itu MM berhasil kabur dan masuk dalam daftar DPO dan hal ini dibenarkan oleh Dir Narkoba Polda Sumut Kombes Yemi Mandagi, pada 12 April 2023.

Terkait hal tersebut Mukmin Mulyadi membantah bahwa MM yang dimaksud adalah dirinya, karena hingga saat pelantikan dirinya tidak pernah mendapat surat apapun dari Polda Sumut.

Lain ceritanya dengan Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin yang mengatakan tidak ada alasan baginya untuk tidak melantik Mukmin Mulyadi karena semua kriteria atau administrasi lengkap dan tidak ada pengesahan atau surat apapun bahwa Mukmin Mulyadi adalah DPO Polda sehingga pelantikan tetap dilaksanakan.

Kontributor: Azzareen