APBK Desak Kejari Tapsel Tuntaskan Dugaan Kasus Dana Hibah KONI

Baca Juga:

• Lakalantas Pikap Vs Tronton, Tiga Korban Masuk RS TNI Padangsidimpuan
• Polisi Tangkap Pelaku yang Cabuli Anak Tiri Tuna Runggu
• Tersangka TPPO Mantan Bupati Langkat Dilimpahkan ke Kejati Sumut

Kitakini.news – Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan (Kejari Tapsel) diminta segera mengusut tuntas dugaan oknum yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana hibah KONI Tapsel.   

Hal ini diungkapkan puluhan massa Aliansi Pemuda Bela Keadilan (APBK) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaari Tapsel, Senin (10/4/2023).

Koordinator aksi Galung mengatakan sejumlah dugaan kasus korupsi yang tengah ditangani Kejari Tapsel, diantaranya dugaan kasus korupsi dana hibah KONI yang terkesan tidak serius dalam menanganinya. Bahkan dugaan kuat ada oknum yang dikorbankan dan ada yang diselamatkan.

"Maka dari itu, kami meminta Kejari Tapsel untuk percaya diri dalam menangani dugaan kasus korupsi di KONI. Jangan sampai ada yang dikorbankan ataupun takut terhadap kekuatan politik di belakangan," cetus Galung melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (11/4/2023).

Galung mengungkapkan bahwa pihaknya juga meminta Kejari Tapsel dalam melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsu di KONI Tapsel serta tidak tebang pilih maupun pilih kasih.

Kemudian, lanjut Galung, pihaknya juga mendesak Kejari Tapsel segera menetapkan Ketua Harian KONI Tapsel, Bendahara dan Sekretaris, serta pihak-pihak yang diduga terlibat lainnya sebagai tersangka.

“Kita juga meminta Kejari Tapsel segera menuntaskan penyidikan dana hibah yang diperuntukkan lembaga lainnya di Tapsel dan bila diperlukan meminta Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) ikut turun tangan,” tuturnya.

Dalam orasinya, Galung juga meminta Kejari Tapsel tidak ragu dan tidak takut berhadapan dengan kekuatan politik dan kekuatan apapun yang ada di Tapsel dan Sumut dalam upaya penegakan hukum yang berlandaskan keadilan dan Supermasi Hukum.

Tak hanya itu, sambung Galung, pihaknya juga meminta Kejari Tapsel tidak menjadi alat politik dari pihak manapun. Sehingga tetap tegar dan kuat dalam menindak penyimpangan dan dugaan korupsi yang terjadi di Tapsel.

“Kami juga meminta Komisi III DPR-RI yang membidangi Hukum agar ikut memantau penengakan hukum di Tapanuli Selatan. Dan apabila tuntutan ini tidak direalisasikan dengan serius, maka kami akan datang kembali mengawal dengan membawa massa dengan lebih besar,” bebernya.

Dalam aksi kali ini, APBK diterima oleh beberapa staf dari Kejari Tapsel yang kemudian massa aksi APBK membubarkan diri. "Kami hadir dalam rangka cinta kepada daerah Tapanuli Selatan ini. Jangan sampai korupsi makin marak di lembaga di Tapanuli Selatan," pungkasnya.

Redaksi