Almasar-Sumut Akan Laporkan Kejari Medan ke Kejaksaan Agung Jika Kasus Tak Ditindaklanjuti

Kitakini.news - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Sumatera Utara (Almasar-Sumut) menyampaikan adanya dugaan ketidakpastian penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan dalam menindaklanjuti sejumlah proyek yang dinilai bermasalah di Kota Medan.

Baca Juga:

• Diduga Abaikan Berbagai Kasus Dugaan Korupsi, Almasar Sumut Ancam Laporkan Kejari Medan Ke Kejagung
• Merespon Kerusuhan, Aktivis '98 Desak Penegakan Hukum dan Hentikan Kebijakan Tidak Pro Rakyat
• Dukungan Komisi VI DPR RI untuk KPPU, Usulan Tambahan Anggaran dan PNBP 80% di 2025

Ketua Umum Almasar-Sumut, Agum Ermar Hafiz Siregar, menyatakan bahwa masyarakat dan mahasiswa merasa kecewa karena banyak persoalan terkait proyek di Kota Medan yang hingga kini belum mendapat tindak lanjut hukum yang jelas.

"Sudah banyak kasus besar di Kota Medan yang terkesan tidak pernah diselidiki secara tuntas oleh Kejari Medan. Mulai dari proyek gagal hingga proyek yang diduga bermasalah, semuanya seperti dibiarkan. Kami menduga ada ketidakseriusan dalam menangani persoalan ini," ujar Agum Ermar Hafiz Siregar dalam keterangannya.

Ia menilai bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan karena Kejari Medan dinilai lebih banyak menonjolkan pencitraan ketimbang menunjukkan tindakan nyata dalam penegakan hukum.

Lebih lanjut, Almasar-Sumut menyoroti beberapa proyek yang dianggap bermasalah dan diduga berpotensi merugikan keuangan negara, antara lain:

1. Proyek pembangunan lampu jalan atau yang dikenal dengan sebutan Lampu Pocong.

2. Proyek kolam retensi yang dinilai gagal dan menelan anggaran hingga sekitar Rp42 miliar.

3. Proyek pembatas jalan di sejumlah titik di Kota Medan.

4. Proyek drainase yang dinilai belum memberikan hasil optimal.

5. Proyek pembangunan Islamic Center Kota Medan.

Menurut Agum, masyarakat dan mahasiswa sudah merasa jenuh dengan berbagai persoalan proyek tersebut yang belum menunjukkan hasil penyelidikan berarti. "Kami hanya ingin keadilan ditegakkan dan transparansi dijalankan. Jangan sampai penegakan hukum di Kota Medan terkesan tebang pilih," tegasnya.

Agum juga mengingatkan bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas jaksa yang tidak profesional atau terlibat dalam penyimpangan dalam penegakan hukum maupun pelaksanaan proyek.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendorong transparansi, Almasar-Sumut berencana melaporkan dugaan kelalaian penanganan kasus tersebut ke Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI, apabila Kejari Medan tidak segera menindaklanjuti berbagai laporan yang pernah disampaikan masyarakat.

"Kami akan terus mengawal dan, bila perlu, turun ke jalan bersama masyarakat untuk menuntut agar Kejari Medan bertindak tegas serta melaporkannya ke Jamwas Kejaksaan Agung," pungkas Agum Ermar Hafiz Siregar yang akrab disapa Bang Regar.