“GMNI Desak Kejagung Copot Kajari Medan, Kinerja Dinilai Mandek Tangani Korupsi”

Kitakini.news - Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan kini menjadi sorotan publik. Sejak dilantik pada Desember 2024 lalu, Kejari Medan dinilai belum menunjukkan hasil signifikan dalam penanganan kasuskorupsi di wilayah hukumnya.

Baca Juga:

• Rico Waas Janji Bank Sampah di Medan, DPRD Minta Bukti Nyata di 2026
• Isu Tahanan Kabur di Medan Dibantah, Kejari Akui Ada Upaya Pelarian
• Polisi Pastikan Kondisi AI, Terduga Pelaku Pembunuhan Ibu Kandung dalam Keadaan Baik

Kritik keras datang dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan. Melalui Wakil Ketua Bidang Politik, Muhammad Rasyid Situmorang, organisasi mahasiswa tersebut mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mencopot Kajari Medan karena dianggap tidak mampu menunjukkan kinerja optimal.

"Sejak dilantik pada Desember 2024 lalu, belum ada satu pun kasuskorupsi di Kota Medan yang berhasil diusut oleh Kejari Medan. Ini bukan berarti tidak ada praktik korupsi di Kota Medan, tetapi kinerja Kajari yang patut kita pertanyakan," ujar Rasyid dalam keterangan persnya di Medan, Kamis 30 November 2025.

Menurut Rasyid, di tengah banyaknya laporan masyarakat dan merebaknya isu dugaan korupsi di berbagai instansi di Kota Medan, Kejari Medan justru dinilai lamban dan cenderung bungkam.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Antara lain, dugaan korupsi dalam kegiatan Ramadhan Fair Kota Medan, kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Medan yang sempat diselidiki namun belum ada penetapan tersangka, serta dugaan penyimpangan dana pada salah satu panti asuhan di Medan yang juga tak kunjung naik ke tahap penyidikan.

"Selain itu, tentu masih banyak dugaan korupsi lainnya di Kota Medan. Bahkan kasus yang sudah masuk tahap penyelidikan pun tidak juga ada penetapan tersangka. Kalau hal seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin akan muncul berbagai asumsi liar di tengah masyarakat mengenai integritas Kajari Medan," tegasnya.

Rasyid juga membandingkan kinerja Kajari Medan dengan pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) yang dinilainya jauh lebih progresif.
"Perbandingannya ibarat langit dan bumi. Pak Halri Siregar, yang baru dua bulan menjabat sebagai Kajati Sumut, sudah berhasil mengungkap sejumlah kasuskorupsi besar. Sementara di Kejari Medan, tidak terlihat gebrakan berarti," ujar Rasyid.

Lebih lanjut, Rasyid mengingatkan bahwa lemahnya kinerja Kejari Medan dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan secara keseluruhan.

"Padahal, berdasarkan berbagai hasil survei, Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik saat ini. Jangan sampai karena kinerja Kajari Medan yang tidak maksimal, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan menjadi tergerus. Kerja keras Jaksa Agung dan jajarannya bisa ternoda hanya karena satu oknum yang tidak becus menjalankan tugas," pungkasnya.