KontraS Desak TNI Segera Ditarik dari Pengamanan Unjuk Rasa

Kitakini.news - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara melontarkan kritik tajam terhadap sikap pemerintah dalam merespons gelombang unjuk rasa yang marak terjadi belakangan ini. KontraS menilai Presiden Prabowo Subianto belum mampu melepaskan watak militeristiknya sebagai mantan prajurit, sehingga pendekatan keamanan yang dipilih justru memperkeruh suasana.

Baca Juga:

• Personel TNI/Polri Temukan Ladang Ganja di Hutan Sibuaten, Karo
• Dandim 0212/Tapsel Beri Pemahaman Wawasan Kebangsaan Kepada KAMMI
• Kantor Lurah Timbangan, Sidimpuan Terbakar, 5 Unit Mobil Damkar Diturunkan

Sorotan ini muncul setelah pernyataan Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media beberapa waktu lalu. Saat ditanya mengenai desakan masyarakat agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditarik dari tugas pengamanan aksi demonstrasi, Prabowo tidak menunjukkan niat untuk mengabulkan tuntutan tersebut.

Bagi KontraS, penarikan TNI dari pengamanan sipil merupakan salah satu tuntutan utama masyarakat, yang juga termasuk dalam rangkaian 17+8 tuntutan publik yang disampaikan dalam berbagai aksi. Pelibatan TNI dianggap menyalahi prinsip demokrasi karena salah satu pasal dalam Undang-Undang TNI tentang operasi militer selain perang memperbolehkan prajurit membantu kepolisian dalam menjaga ketertiban. Pasal inilah yang sebelumnya juga ditolak kelompok masyarakat sipil dalam proses revisi UU TNI.

Menurut KontraS, kehadiran aparat militer di lapangan justru menimbulkan rasa takut, bukan rasa aman, bagi warga yang sedang menyampaikan pendapat. Alih-alih menjadi pelindung, TNI dinilai berpotensi menambah ancaman dan represi terhadap kebebasan sipil.

Prabowo sendiri kerap beralasan bahwa keterlibatan TNI diperlukan demi menjaga stabilitas keamanan. Namun alasan ini dipandang tidak relevan, apalagi menyusul tuduhan makar dan terorisme yang dialamatkan kepada para demonstran. Gelombang aksi belakangan bahkan diwarnai penangkapan ribuan orang, sedikitnya sepuluh orang meninggal dunia, serta maraknya kriminalisasi aktivis dengan tuduhan provokasi.

KontraS menilai, Prabowo seolah menutup mata terhadap kenyataan bahwa demonstrasi besar-besaran itu merupakan ekspresi kemarahan organik rakyat atas tekanan ekonomi, kebijakan politik yang menyulitkan kehidupan sehari-hari, hingga arogansi sejumlah pejabat publik yang dianggap melecehkan masyarakat. Pertanyaan publik pun menguat: jika memang ada kelompok yang menunggangi aksi, mengapa justru aktivis kemanusiaan seperti Delpedro dan kawan-kawan yang ditangkap dan dikriminalisasi, padahal mereka selama ini dikenal bekerja untuk memperjuangkan hak asasi manusia?

Watak keras kepala Prabowo dalam mempertahankan peran militer di ruang sipil semakin menegaskan pendekatan militeristik yang berpotensi melanggar hak berpendapat. KontraS menilai pola ini tidak menyelesaikan masalah, melainkan membuka ruang baru bagi kekerasan aparat dan pembungkaman aspirasi rakyat.

Fakta di lapangan juga memperlihatkan hal serupa. Misalnya, laporan majalah Tempo yang menyingkap dugaan keterlibatan sejumlah prajurit TNI dalam aksi provokasi massa di beberapa daerah. Bentuknya mulai dari mobilisasi peserta aksi melalui pesan WhatsApp hingga ucapan provokatif di lokasi demonstrasi.

Di Medan, pada 1 September lalu, massa aksi bahkan berhasil menangkap seseorang yang berulang kali memprovokasi kericuhan. Orang tersebut mengaku sebagai prajurit TNI yang berdinas di Kodim 0102 Medan. Meski pengakuan itu dibantah Kapendam I/BB Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap, KontraS menilai semestinya Kodam mendorong kepolisian untuk memproses hukum orang tersebut. Jika benar ia bukan anggota TNI, maka yang bersangkutan telah mencoreng nama institusi dengan mengaku-ngaku sebagai prajurit.

Serangkaian bantahan dari petinggi TNI tidak serta-merta menghapus dugaan keterlibatan prajurit dalam provokasi. Menurut KontraS, justru karena adanya bukti dan temuan media, investigasi yang transparan dan independen menjadi sangat penting agar kebenaran bisa terungkap.

Namun lebih jauh dari sekadar mencari provokator, tuntutan publik yang mendesak agar TNI kembali ke barak dinilai sebagai agenda yang tak bisa ditawar. KontraS menegaskan bahwa Presiden Prabowo seharusnya mendengarkan substansi tuntutan rakyat, bukan justru merespons dengan pendekatan militer. Dengan begitu, aparat militer tidak lagi harus berhadapan dengan warga sipil yang ingin menyampaikan aspirasi.

Selain itu, KontraS mendesak agar Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepolisian. Pengendalian massa harus dijalankan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, bukan dengan cara-cara kekerasan yang justru memperdalam trauma masyarakat.

KontraS juga mengingatkan, pemenuhan 17+8 tuntutan yang disampaikan publik harus menjadi fokus utama pemerintah. Kegagalan untuk menindaklanjuti aspirasi ini hanya akan memicu gelombang protes lebih besar di masa mendatang. "Pemerintah harus peka terhadap suara rakyat, bukan sekadar melakukan manuver politik yang justru memperburuk krisis kepercayaan," demikian pernyataan KontraS menutup kritiknya.