Tiba di Gedung KPK, Ke-6 Tersangka Langsung Masuk

Kitakini.news - Keenam orang yang terjaring dalam opersi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Sumatera Utara, Tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Jakarta untuk pemeriksaan intensif.

Baca Juga:

• FORSOMAKAR Desak Gubernur Sumut Benahi Perizinan Tambang Galian C dan Hentikan Maraknya Tambang Ilegal
• Bupati Pati Terkena OTT KPK
• Tanpa Gol di Markas Nottingham Forest, Arsenal Gagal Manfaatkan Kekalahan City

Mereka (6 orang yang ditangkap-red) dikawal ketat dan langsung dibawa ke ruang penyidikan. Tidak ada satupun diantara orang yang terjaring OTT tersebut memberikan keterangan. Menggunakan masker, mereka diam dan langsung masuk ke dalam gedung dan menaiki anak tangga di samping kanan ruangan menunju ke ruang pemeriksaan.

Berdasarkan KUHAP, pasal 19 ayat (1), penyidik hanya dapat menahan orang yang mereka tangkap dalam waktu 1 x 24 jam. Jika syarat penahanan terpenuhi, maka status orang yang ditangkap langsung dikeluarkan dengan menerbitkan surat penahanan. Namun jika syarat penahanan tidak terpenuhi, maka orang yang ditangkap, wajib dilepaskan.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan resminya pada Jumat (27/6/2025). Ia membenarkan adanya kegiatan OTT oleh tim penindakan di lapangan.

"Sejauh ini, KPK telah mengamankan enam orang. Malam ini mereka sedang dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi.

Budi menjelaskan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan.

"Operasi ini berkaitan dengan proyek pembangunan jalan di lingkungan Kementerian PUPR, khususnya preservasi jalan di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kitakini.news, diantara enam orang yang diamankan tersebut adalah Direktur PT DN berinisial K, kemudian ada politis berinisial SP, selanjutnya ada inisial RN dan tiga lainnya belum diketahui persis, namun ada yang berstatus sebagai ASN.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap keenam orang yang telah diamankan.

Rencananya, konferensi pers resmi mengenai hasil OTT ini akan disampaikan KPK pada Sabtu, 28 Juni 2025.