Modus Kompol Ramli dan Brigadir Bayu Memeras Kepala Sekolah di Sumut

Modus operandi yang digunakan oleh Kompol Ramli dan Brigadir Bayu SP terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dinas Pendidikan Sumut tahun 2024. Brigadir Bayu SP, yang ternyata merupakan keponakan Kompol Ramli, membuat pengaduan masyarakat (Dumas) fiktif seolah-olah berasal dari LSM APP. Pengaduan ini digunakan untuk mengumpulkan para kepala sekolah SMKN di Sumut.

Baca Juga:

• Polres Padangsidimpuan Tetapkan Mantan Kades Siloting Sebagai Tersangka Dana Desa
• Korupsi BLU, Mantan Rektor UINSU Saidurrahman Dituntut 9 Tahun Penjara
• Dugaan Korupsi Rp2,7 Miliar, Kejari Sumbar Tahan Dirut Perumda PSM

"Brigadir Bayu SP membuat Dumas fiktif terkait dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Para kepala sekolah diundang oleh sosok berinisial NVL yang diperintahkan oleh Bayu SP," jelas Cahyono.

Namun, saat para kepala sekolah datang, mereka tidak diperiksa terkait BOSP. Alih-alih, mereka diminta untuk mengalihkan pekerjaanDAK Fisik2024 kepada Kompol Ramli. Kepala sekolah yang menolak dipaksa menyerahkan fee sebesar 20% dari anggaran proyek.

"Total fee yang diserahkan oleh 12 kepala sekolah kepada Brigadir Bayu SP dan Kompol Ramli mencapai Rp 4,75 miliar," ungkap Cahyono.

Dari jumlah tersebut, Brigadir Bayu SP menerima Rp 437 juta, sementara Kompol Ramli memperoleh Rp 4,3 miliar.

Dalam pengembangan kasus, penyidik berhasil menyita uang sebesar Rp 400 juta dari koper yang ditemukan di mobil Kompol Ramli di kawasan Jalan Brigjend Katamso Medan. Penyitaan dilakukan di sebuah bengkel. Kedua tersangka juga telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Bidang Propam Polda Sumut.

Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Bambang Tertianto, menyatakan bahwa Kompol Ramli dan Brigadir Bayu SP tidak mengajukan banding atas sanksi tersebut.

"Kompol Ramli tidak mengajukan banding karena ditangkap berdekatan dengan masa pensiunnya. Bandingnya tidak diproses karena besoknya yang bersangkutan sudah terhitung batas waktu pensiun," jelas Bambang.

Sementara itu, Kompol Ramli mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus ini. Sidang praperadilan yang seharusnya digelar pada Rabu (19/3) ditunda hingga Senin (24/3) karena salah satu termohon belum menerima surat panggilan.-

"Sidang ditunda karena termohon II belum menerima surat panggilan," ujar Hakim Phillip Mark Soentpiet.

Sementara itu, Kuasa hukum Ramli Sembiring, Irwansyah Nasution, menyatakan bahwa gugatan praperadilan ini didaftarkan pada Kamis (13/3/2025) dengan nomor perkara 17/Pid.Pra/2025/PN Mdn.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan oknum penegak hukum yang seharusnya menjaga integritas institusi. Kortastipidkor Polri terus mengusut tuntas kasus ini untuk memastikan keadilan ditegakkan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di lingkungan aparat penegak hukum.