Jelang PON XXI 2024, ARS Minta Agus Fatoni Perhatikan Kinerja OPD

Kitakini.news -Persiapan pelaksanaan kegiatan akbar, Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 terus berlangsung, dari perispan venue dan infrastruktur lainnya, hingga kampanye atau promosi kepada publik untuk mendukung perhelatan yang akan tuan rumah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Namun pesta besar ini diharapkan tak mengganggu program pembanguan yang ada.
Baca Juga:
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut dari
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Rahim Siregar menyampaikan kepada
wartawan bahwa agenda PON XXI 2024 memang harus sesuai dengan rancana.
Sebab dari berbagai upaya persiapan, hampir semua fokus
pihak terkait, tertuju pada pesta olahraga ini. Keseriusan pun menjadi faktor
penting bagi seorang Penjabat (Pj) Gubernur agar persiapan selesai 100 persen.
"Kalau saya lihat, keseriusan Pj Gubernur Sumut, Pak Agus
Fatoni sangat bagus. Jadi tugas beliau ini kan untuk mempercepat persiapan PON
XXI 2024 di Sumut. Karena rasanya tak mungkin ini diundur waktunya. Jadi
pengerjaannya harus cepat, tetapi tidak boleh asal-asalan, karena ini marwah
Sumut," ungkap wakil rakyat yang akrab disapa ARS ini.
Pun begitu, Abdul Rahim mengingatkan bahwa, persiapan yang
luar biasa ini jangan sampai mengganggu kinerja di semua OPD. Mengingat dari
penggunaan anggaran untuk PON XXI di Sumut, ada pergeseran atau refocusing
anggaran (ABPD).
"Harapan kita, Pj Gubernur sekarang ini harus berfikir
strategis dan bila perlu membawa anggaran dari pusat untuk mempercepat proses
pembangunan dan persiapan PON XXI. Bahwa sudah ada Rp1,2 Triliun sudah
digelontorkan. Namun malah ada pergeseran (anggaran) di OPD-OPD. Ini kan bisa
saja mengganggu kinerja mereka," katanya.
Karenanya, Abdul Rahim meminta agar Pj Gubernur
memperhatikan kinerja seluruh OPD, dengan mempertimbangkan kembali pergeseran anggaran
yang mungkin jumlahnya sangat besar. Sehingga program pembangunan yang biasa
berjalan untuk kebutuhan masyarakat, tidak terganggu. Apalagi ini adalah event
Nasional, yang sejatinya menitikberatkan pada anggara pemerintah pusat (APBN).
(**)

Harga Pupuk Melambung di Taput dan Tapteng, Manaek Hutasoit Desak Pemerintah Turun Tangan

Soal Kasus Lahan PTPN I, Subandi Desak Kejatisu Usut PT Ciputra Land

Aripay Tambunan Minta Pembagian Kue Pembangunan Sumut 2026 Proporsional dan Adil

Manaek: MBG di Toba Kurang Tepat Sasaran dan Berujung Keracunan

Sutarto Minta Pemerintah Atasi Masalah Banjir di Sumut
