Kejatisu Terima SPDP Kasus Dugaan Penipuan Sertifikat Tanah Nina Wati

Kitakini.news - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersangka Nina Wati dalam kasus dugaan penipuan sertifikat tanah.

Baca Juga:

• Dua dari Tiga Orang Indonesia Kena Penipuan Digital: Perbaiki Kata Sandi yang Lemah
• Dirut PT PASU Jadi Tersangka Baru Korupsi Penjualan Aluminium Inalum
• Said Aldi Al Idrus: Bantuan Pemerintah Sudah Sangat Maksimal ke Daerah Terdampak Bencana

"Setelah dilakukan pengecekan pada sistem, diketahui ada masuk SPDP terkait hal tersebut," ujar Koordinator Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/7/2024).

Mantan Kasi Penkum Kejati Sumut tersebut juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menunjuk Jaksa untuk mengikuti perkembangan perkara itu. "Masih sebatas SPDP, berkas belum masuk ke Kejaksaan," ucapnya.

Yos berharap agar berkas perkara kasus tersebut segera dilimpahkan ke Kejatisu agar dapat diteliti oleh Jaksa. "Mudah-mudahan berkasnya segera masuk agar kemudian dapat diteliti oleh Jaksa yang ditunjuk," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kasus ini, Nina Wati ditetapkan tersangka berdasarkan laporan dari pelapor bernama Henry, pada bulan Febuari 2024 lalu. Nina Wati dilaporkan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai Miliaran Rupiah.

Kasus yang menjerat Nina Wati kali ini adalah persoalan kasus calo sertifikat tanah. Dan yang bersangkutan menjanjikan bisa membantu untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang berada di tanah PTPN.

Sebelumnya Nina Wati juga sudah dijerat kasus penipuan calo masuk Akpol yang berkasnya dikembalikan Kejatisu dengan kerugian ditafsirkan mencapai Rp1,3 Miliar.

Selain itu, Nina Wati juga dilaporkan oleh seorang TNI aktif berinisial SRN dan tujuh orang lainnya. Nina Wati diduga menipu korbannya hingga kerugian ditaksir mencapai Rp3,5 Miliar.

Adapun modus Nina Wati diduga menjanjikan mampu membuat 8 calon TNI yang sebelumnya sudah dinyatakan tak lulus karena tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi lulus. (**)