Pemerintah Blokir Ribuan Rekening Terkait Judi Online

Dalam rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Selasa (23/4/2024), Hadi mengungkapkan bahwa sebanyak 5 ribu rekening telah diblokir terkait dengan transaksi judi online. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Satgas Pemberantasan Judi Online.

Baca Juga:

• Kejari Medan Terima Berkas Tahap II Kasus Judi di Heaven Seven
• Protes Jalan Rusak, Warga Pasang Portal dan Minta Segera Diaspal
• Presiden Prabowo Luncurkan Mekanisme Baru, Tunjangan 1,8 Juta Guru Ditransfer Langsung ke Rekening

Menurut Hadi, temuan ini berasal dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mencatat adanya kegiatan yang anomali dalam transaksi keuangan.

Struktur Satgas Pemberantasan Judi Online yang sedang dibentuk diharapkan dapat membuka 5 ribu rekening tersebut untuk mengidentifikasi jaringan yang terlibat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kasus judi online akan menjadi lebih efektif.

Selain itu, Hadi juga menyoroti temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mencatat peningkatan signifikan dalam kasus judi online sejak tahun 2017 hingga 2024.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, sekitar 3,2 juta warga negara terlibat dalam permainan judi online, dengan mayoritas dari mereka melakukan taruhan di bawah nilai Rp100 ribu.

Tak hanya itu, perputaran uang dalam industri judi online juga mencapai angka yang mencengangkan. Pada tahun 2023, perputaran uang mencapai Rp327 triliun, dengan 168 transaksi tercatat.

Sementara itu, pada triwulan pertama 2024, angka tersebut mencapai Rp100 triliun. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak ekonomi dari aktivitas judi online di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah mengambil langkah untuk menangani konten terkait judi online di berbagai platform.

Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah situs judi online yang beroperasi dari server di luar negeri.

Upaya terus dilakukan untuk menanggulangi permasalahan ini guna melindungi masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari judi online di Indonesia.*