KPK RI Panggil Ketua Demokrat Sumut, Kasus Dugaan Suap Kereta Api

Kitakini.news - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memanggil M Lokot Nasution yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut), Selasa (27/2/2024). Statusnya sebagai saksi kasus dugaan suap Kereta Api, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Baca Juga:

• Klarifikasi Pemko Binjai: Wali Kota Hadiri Rakor KPK, Bukan Pemeriksaan
• Pemko Binjai Ikuti Peluncuran Indikator MCP 2025 Secara Virtual Bersama KPK
• KPK Segel Ruang Kerja Pj Wali Kota Pekanbaru

Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan, pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih. Pihaknya juga memeriksa ASN Kemenhub yakni Henry Hidayat dan Arisma, termasuk staf WIKA Ardian.

Sebagaimana diketahui, pada 11 April 2023 lalu, KPK menangkap (operasi tangkap tangan/OTT) atas dugaan korupsi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Ditjen Kereta Api (DJKA), Kementerian Perhubungan.

Dari operasi itu, 10 orang menjadi tersangka dan KPK menetapkannya sebagai tersangka, terkait penanganan dan perbaikan rel KA di beberapa kawasan.

Adapun para tersangka tersebut yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD), empat pihak ini sebagai pihak pemberi suap.

Kemudian Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN). Keenamnya sebagai penerima suap.

Nilainya sekitar Rp14,5 Miliar, atau 5-10 persen dari total proyek, dimana perkara korupsi tersebut tengah berjalan di Pengadilan Tipikor, PN Semarang.