Ridho Pamungkas : Meski Naikkan Aktivitas Perekonomian, Pemilu 2024 Akan Dorong Persekongkolan Tender

Kitakini.news - Aktivitas Pemilu 2024 dipredikasi akan mendorong aktivitas perekonomian. Namun aktivitas tersebut juga akan mendorong maraknya persekongkolan tender dan persaingan usaha yang tidak sehat akibat proses demokrasi yang membutuhkan biaya tinggi.

Baca Juga:

• Fasilitasi Kesepakatan Tarif Jasa Bongkar Muat, Ini Penjelasan KPPU Kanwil I!
• KPPU Kanwil I Luncurkan Laporan Penegakan Hukum Semester I 2025
• KPPU Siapkan Rekomendasi untuk Program Makan Bergizi Gratis

"Dalam konteks politik lokal, tidak sedikit kepala daerah yang menang menggunakan dukungan dari kalangan pertambangan, perkebunan sawit dan jasa konstruksi, sehingga ada kaitan erat antara politisi dan sektor-sektor usaha tersebut," ucap Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas, Rabu (3/1/2024).

Ketika sebuah sektor perekonomian berkaitan dengan sensitivitas terhadap perizinan, imbuhnya, maka di sini terbuka celah persaingan usaha tidak sehat.

"Misalnya siapa yang dapat HGU untuk sawit, siapa yang dapatkan izin usaha untuk tambang atau siapa yang dimenangkan dalam tender. Maka disitu akan sulit bagi pemain yang modal kecil dan koneksi ke politik terbatas akan dapat masuk ke pasar," jelas dia.

Ridho bilang, ketika batas antara penguasa dan pengusaha makin samar, itulah yang menjadi musuh besar demokrasi ekonomi. Jika penguasa dan pengusaha di tangan satu orang maka persaingan cenderung akan melemah karena usahanya berbasis power/kekuasaan bukan persaingan.

"Dampaknya pada kesejahteraan rakyat, ekonomi tidak efisien, dan konsumen dirugikan," ucapnya.

Menurut Ridho pasangan calon presiden dan wakil presiden semestinya menjadikan persaingan usaha sebagai salah satu agenda besar mereka dalam menjalani masa jabatan setelah terpilih. Hal itu karena dengan persaingan yang sehat, maka pengusaha akan unggul dan membuat masyarakat makmur.

Untuk itu agenda kebijakan ekonomi yang dibuat harus mampu meningkatkan insentif perusahaan untuk mengurangi biaya, transparansi dalam harga antar pesaing, memfasilitasi konsumen untuk kritis, memudahkan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar, dan meningkatkan keinginan perusahaan untuk berinovasi.

"Pemimpin terpilih nantinya harus memiliki political will untuk memperkuat kelembagaan dan kewenangan KPPU dalam memberantas praktik monopoli dan oligarki demi menjaga stabilitas ekonomi dan politik suatu negara. Sebab, jika dibiarkan kelompok ini akan mengganggu demokratisasi ekonomi dan politik. Pasar akan semakin tak efisien karena harga cenderung dipermainkan oleh kelompok tertentu," kata Ridho.

Ridho mengingatkan contoh kasus minyak goreng dimana produsen besarnya hanya beberapa, sehingga ketika harga minyak goreng terus merangkak naik akan mengakibatkan pemerintah sulit untuk mengatur dan mengendalikan harga di pasar.

Saat pemerintah mau memaksa menerapkan harga tertinggi atau ceiling price, lanjutnya, maka minyak goreng pun menghilang di pasar. Namun, jika persaingannya sempurna atau tidak ada oligopoly, maka produsen pun banyak sehingga harga di pasar juga mudah dipengaruhi.

Pada kontestasi calon legislatif di Sumut, Ridho menyebutkan setidaknya ada dua nama kandidat yang memiliki pemahaman yang sangat baik di bidang persaingan usaha. Yakni Ramli Simanjuntak SH, caleg dari Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Toba, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil I KPPU, dan Muhammad Iqbal ST, M.Ikom, caleg Caleg DPRD Provinsi Dapil Sumut III (Deli Serdang) dari PAN yang juga merupakan Tenaga Ahli di KPPU Pusat.

Ridho berharap jika keduanya terpilih, akan dapat mewarnai produk-produk kebijakan di daerah agar sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha dan kemitraan yang sehat.