KPPU Dorong UMKM Sidoreja Manfaatkan Peluang Kemitraan

Kitakini.news - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pelaku UMKM dan Koperasi di Kelurahan Sidoreja, Labuhanbatu memanfaatkan kemitraan dengan usaha besar. 

Baca Juga:

• KURAMA Foundation Ancam Bawa Skandal USU ke KPK Jika Tak Ada Klarifikasi
• Haornas Sumut 2025 Dinilai Lesu, Tokoh Olahraga: Sekadar Seremoni, Tanpa Apresiasi
• Skandal Sawit USU: FP-USU Laporkan Dugaan Korupsi Rp228,3 Miliar ke Kejati Sumut

Langkah ini perlu diambil untuk meningkatkan kompetensi serta level usaha dari pelaku UMKM dan Koperasi.

Hal ini diungkap dalam sosialisasi bertajuk Peran KPPU Dalam Pengawasan Kemitraan Usaha Besar dan UMKM/Koperasi yang digelar KPPU RI bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (4/5/2023) kemarin.

Dalam keterangan tertulis dikatakan kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung dan Wakil Ketua KPPU RI, Guntur Syahputra Saragih melalui zoom meeting.

Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas dan Ketua Garda Transfumi (Transformasi Formal Usaha Mikro) Binsar M. Simatupang hadir secara offline di Sidoreja. 

Guntur Syahputra mengatakanKPPU RI bersama komisi VI DPR RI sudah menyiapkan program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil melalui penyusunan regulasi untuk pemberdayaan UMKM dan pelaksanaan kegiatan pengawasan kemitraan.

Dalam paparannya, Binsar M Simatupang menyampaikan pentingnya legalitas usaha, pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan prosedur Pembuatan NIB. 

Legalitas usaha bagi pelaku usaha UMKM akan memudahkan mereka untuk dapat mengakses permodalan, pasar dan bermitra dengan usaha besar. 

Untuk menjamin kemitraan antara pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar, maka hadir KPPU untuk melakukan pengawasan.

Selanjutnya guna mendorong UMKM naik kelas dengan konsep kemitraan usaha yang sehat, Ridho Pamungkas memaparkan peran KPPU dalam pengawasan kemitraan usaha. 

Ridho menyampaikan tugas dan wewenang KPPU sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil dan menengah.

Sehingga perilaku pelaku usaha besar yang merugikan pelaku UMKM dalam pola bermitranya dapat dicegah atau dihentikan. 

Mengakhiri paparan, Ridho menerangkan bahwa melalui Kanwil I KPPU yang berada di Kota Medan, KPPU membuka seluas-luasnya kepada warga masyarakat yang merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dalam menjalin kemitraan dengan usaha besar.

"Dapat segera menyampaikan laporan atau berkonsultasi dengan KPPU. Atau dapat melalui Dinas yang ada di daerah, untuk selanjutnya dapat disampaikan pada KPPU untuk ditindaklanjuti," tandasnya.

Redaksi